Satu Untuk Semua

Ajukan Daerah Irigasi Baru

Silampari Online,

EMPAT LAWANG – Hingga saat ini, Kabupaten Empat Lawang hanya memiliki 18 Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten ini, yang tercatat di Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 

Padahal, jika dipandang secara geografis, jumlah 18 DI tersebut, sangat sedikit dengan kondisi wilayah Kabupaten Empat Lawang, yang notabene-nya memiliki banyak sungai untuk dikelolah menjadi irigasi yang mumpuni untuk areal pertanian di dalam wilayah kabupaten ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang, Syarkowi Rasyid melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang, Dading Purwadi mengatakan, pihaknya berencana mengusulkan ke Kemeterian PU dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Sumber Daya Air, untuk penambahan wilayah DI di Kabupaten Empat Lawang.

“Seperti di Kecamatan Pasemah Air Keruh atau Paiker, di kecamatan itu cuma ada satu DI yakni DI Air Keruh dan itu dikelolah langsung oleh pemerintah pusat. Kita harapkan kedepan, ada satu DI lagi yang nanti pemerintah daerah yang kelolah,” ungkap Dading saat dibincangi di ruang tugasnya, Senin (26/2).

Diakuinya, proses pengajuan DI baru bukanlah perkara yang mudah. Namun demikian, pihaknya akan berusaha untuk mengajukan itu, agar DI yang diusulkan ini dapat diterima oleh pemerintah pusat. “Segala persyaratan akan kita ajukan, termasuk data-data pendukung dan melakukan pendampingan saat penyurveian lokasi DI,” katanya.

Diapun menjelaskan, banyak keuntungan yang diperoleh masyarakat di Kabupaten Empat Lawang, jika proses pengajuan DI baru direstui pemerintah pusat. “Khususnya pembangunan atau rehabilitasi saluran irigasi dan pembangunan fisik irigasi, dapat kita ajukan melalui APBN yang ujung-ujungnya untuk kemaslahatan para petani itu sendiri,” jelasnya.

Lanjutnya, berbeda jika DI tersebut tidak terdaftar di pemerintah pusat, akan sangat sulit bahkan tidak mungkin mendapatkan dana pembangunan dari APBN.

“Pengajuan DAK misalnya, hanya diperkenankan untuk satu DI sebanyak tiga kali menerima. Tidak bisa kita ajukan setiap tahun, padahal satu DI yang kita punyai itu sangat luas cakupannya. Dan pihak pemerintah pusat, hanya tahu nama DI-nya saja, jika setiap tahun diajukan satu nama DI misalnya, itu tidak bisa,” tukasnya. (HS-04)

Komentar
Loading...