Satu Untuk Semua

April Sosialisasi Pemilihan BPD Serentak

#Sistem Pemilihan Musyawarah Mufakat atau Voting

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) merencanakan untuk melakukan sosialisasi mekanisme pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serentak di 14 Kecamatan. Dimana, dalam ketentuannya pemilihan nantinya dilaksanakan secara musyawarah mufakat atau sistem voting.

“Untuk sosialisasi nantinya direncanakan pada April mendatang terkait pemilihan BPD secara serentak di 186 Desa yang ada di Mura,”jelas Kepala DPMD Kabupaten Mura, H Mefta Jhoni melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa (Pemdes), Rian Pratama saat diwawancarai Harian Silampari, Rabu (9/1) di ruang kerjanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa dalam sosialisasi ini terkait aturan dan payung hukum proses pemilihan BPD itu sendiri sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 85 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pengisian dan pemberhentian BPD.

“Sebagaimana dalam Perbup untuk pemilihan dilakukan per dapil atau per dusun dan wajib menempatkan satu keterwakilan wanita yang hanya dipilih perempuan saja,” terangnya.

Menurutnya, dalam tata cara pemilihan nantinya diserahkan ke Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan dua pilihan yakni musyawarah mupakat atau pemilihan langsung dengan sistem suara terbanyak.
“Untuk tahapan mulai dilakukan pada Juni mendatang yang diawali dengan Musdes membahas mekanisme pemilihan,”akunya.
Mengenai untuk panitia sendiri. Maka dirinya mengakui panitia pemilihan dibentuk oleh Kades yang diisi oleh perangkat Desa dan unsur masyarakat. Sedangkan, biaya dibebankan dalam anggaran alokasi dana desa (ADD).
“Untuk besaran dana masih dihitung yang dianggarkan dalam ADD. Namun, terpenting pemilihan BPD tahun ini akan sama seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan sistem pencoblosan surat suara,”ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura, Aliudin meminta agar peran BPD ditingkat Desa dapat dimaksimalkan. Terutama menjalankan tugas pokok dan fungsinya ditingkat Desa untuk kepentingan masyarakat.
“Intinya BPD harus menjalankan fungsinya seperti membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa (Kades), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kades,”pungkasnya. (HS-03)

Komentar
Loading...