Bawaslu Mura Sukses Gelar Bimtek 1.169 PTPS

123
FOTO : KRISMANTO/HARIAN SILAMPARI
Ketua Bawaslu Kabupaten Mura, Oktureni Sandhra Kirana memberikan pembekalan bagi para peserta anggota PTPS
Advertisement

Silampari Online,

BERTEMPAT di Balai Pertemuan Umum (BPU) Bagas Raya Kota Lubuklinggau, Sabtu (13/4). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas (Mura), menggelar Bimbingan Tekhnis (Bimtek) bagi 1.169 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memberikan pemahaman bagi petugas PTPS terhadap tugasnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Mura, Oktureni Sandhra Kirana mengatakan, kegiatan merupakan kali terakhir untuk masa Pemilu 2019.

Sebab, hari pencoblosan tak kurang dari empat hari lagi. Sehingga, dengan adanya bimtek ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan anggota PTPS dalam bekerja pada hari pemungutan dan perhitungan suara 17 April esok.

“Kami ingin memastikan para anggota PTPS telah paham dengan tugas dan kewajibannya atau belum, serta paham terhadap regulasi yang ada,”jelas Reni kepada Harian Silampari.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa, dalam kegiatan ini para anggota PTPS dapat menjaga netralitasnya. Jangan sampai PTPS memihak kepada salah satu calon atau ikut mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon atau parpol tertentu.

Bahkan, apabila melihat ada indikasi kecurangan dari anggota KPPS maka PTPS berhak mengajukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

“Awasi warga yang datang ke TPS, apakah telah terdaftar di DPT, DPTb, DPK atau belum. Apa yang harus dilakukan PTPS apabila ada warga yang ingin memilih tetapi tidak terdaftar di DPT, DPTb dan DPK namun warga tersebut memiliki KTP-el dan juga sebaliknya apabila warga tersebut terdaftar di DPT namun tidak bisa menunjukkan KTP-el maupun identitas lain yang diperbolehkan undang-undang,”terangnya.

Menurutnya, bilamana ada warga yang ingin memilih dan dia dari Kecamatan Tugumulyo, pindah memilih ke Kecamatan Megang Sakti dengan menunjukkan A5, maka surat suara yang diberikan KPPS hanya empat surat suara meliputi Surat suara DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden saja.

“Sementara DPRD Kabupaten tidak boleh diberikan karena warga tersebut pindah antar Dapil. Namun bila pindah dengan dapil yang sama maka kelima-limanya harus diberikan oleh KPPS. Disanalah PTPS harus mengambil peranannya dalam mengawasi, tiap proses dan tahapan,”paparnya.

Selain itu, para anggota PTPS di Pemilu juga akan dibekali alat kerja yang berupa aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) yang di laporkan berkala. Dimana, ketika dimulai pada saat hari tenang sampai selesai penghitungan suara. Selain itu, pengawas TPS juga diberikan buku panduan untuk lebih memahami tata kerja pengawasan di lapangan.

“Kami berharap agar nantinya para peserta bisa bekerja dengan baik dan cermat dan berpijak kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, amanah jujur dan adil,”ungkapnya.

Bupati Kabupaten Mura, H Hendra Gunawan mengapresiasi penuh kegiatan Bimtek tersebut. Dimana, ia berpesan agar seluruh pengawas TPS dalam mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara, dapat bekerja dengan baik, jujur dan adil.

“Ini penting ketika dihadapkan dengan problem apapun maka Pengawas TPS ini harus mampu memecahkan masalah dengan baik, jujur dan adil,”tutur Hendra.

Terlepas dari itu, pejabat nomor satu di Bumi Lan Serasan Sekentenan ini meminta para anggota pengawas TPS dapat bekerja dengan jujur. Sebab, ia menyakini seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan demokratis.

“Pada dasarnya kita semua menginginkan agar proses ini dapat terlaksana sesuai dengan asas-asas pemilu sebagaimana aturan yang ada,”pungkasnya. (HS-03)