Kedisiplinan PNS Akan Dievaluasi

Posting : Administrator Dibaca : 236 pembaca


LUBUKLINGGAU- Kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau akan segera dievaluasi. Pegenasan ini disampaikan Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe melalui Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar kepada Harian Silampari, Sabtu (11/5)
Selanjutnya kata H Sulaiman Kohar , evalusi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari  rekomendasi DPRD Kota Lubuklinggau  terhadap LKPJ Walikota Lubuklinggau tahun 2012.
“ Nanti kedisipilinan kerja seluruh para PNS akan kita evaluasi, selain rekomendasi dewan itu dilakukan guna  meningkatkan kinerja aparatur supaya jadi lebih baik,” jelas H Sulaiman Kohar
Diungkapkanya juga, kedesiplinan para PNS pada dasarnya telah diatur dalam peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.
Berdasarkan peraturan pemerintah inilah para PNS diberikan beberapa kewajiban dan pelarangan daintaranya wajib  melaksanakan tugas kedinasan, masuk kerja dan mentaati jam kerja , serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sedangkan larangan untuk para aparatur Negara ini diantaranya memberikan dukungan atau ikut berkampanye  kepada calon presiden, gubernur, walikota, bupati maupun anggota DPR RI maupun DPRD kota/kabupaten.
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan melakukan larangan yang diterangkan dalam PP nomor 53 tahun 2010 tersebut , maka akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahan.
Dijelaskan H Sulaiman kohar, tingkatan hukuman disiplin dibagi tiga, pertama hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.
Lanjutnya , Disiplin ringan berupa teguran lisan tertulis dan    pernyataan tidak puas secara tertulis.Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 Jenis hukuman disiplin berat berupa    penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,pembebasan dari jabatan,pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (HS-01)

0 Komentar


Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh