Bawaslu Pusat Evaluasi Kinerja Jajarannya

Posting : Administrator Dibaca : 298 pembaca



PALEMBANG– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat berjanji, akan segera mengevaluasi kinerja jajarannya di tingkat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Hal ini terkait persoalan dilaporkannya Bawaslu Sumsel ke Polda, oleh tim salah satu pasangan calon pada Pilkada Sumsel, beberapa waktu lalu.
   Wakil Ketua Bawaslu Pusat, Nasrullah, menyatakan, pada prinsipnya, Bawaslu berharap, apapun permasalahan terkait ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu di tingkat Provinsi Sumsel dalam mengontrol seluruh proses pelaksanaan Pilkada Sumsel ini, agar mengarahkannya ke ranah kode etik.
   ‘’Sebab Bawaslu Pusat sangat mempersilakan itu. Dan jika ada yg dilaporkan, Bawaslu RI tentunya akan mengambil sikap dengan melakukan evaluasi. Terkait, apa dan bagaimana Bawaslu provinsi serta jajaran di bawahnya, melakukan kewenangan mereka," kata Nasrullah, di sela acara pembukaan rakor stakeholder pengawasan pemilukada Sumsel, tahun 2013, yang dilaksanakan Bawaslu RI di PSCC Palembang, Kamis (16/5) malam, lalu.
   Lebih lanjut, menurut Nasrullah, apa pun (ketidakpuasan) itu bentuknya, yang paling penting untuk tetap dijaga dan dijunjung tinggi, oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Sumsel tentunya, adalah netralitas.

"Penyelenggara Pemilu harus mampu menjaga wilayah independensi dan integritasnya. Kita akan lihat, bagaimana mereka (Bawaslu Sumsel) bekerja selama ini. Termasuk persoalan telah dilaporkannya Bawaslu Sumsel, ke Mapolda Sumsel, karena Bawaslu RI baru mengetahui juga terkait hal ini," kata Nasrullah.
   Menurut Nasrullah, perbedaan persepsi terkait pengertian sosialisasi dengan kampanye, antara pihak Bawaslu Sumsel, dengan tim dari masing-masing pasangan kandidat pada Pilkada Sumsel, yang berujung pada dilaporkannya Bawaslu Sumsel ke Mapolda, oleh tim advokasi pasangan nomor urut 1, Eddy Santana Putra-Wiwiet Tatung (ESPWIN), dilatarbelakangi, tak lagi up to date-nya regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada, dalam hal ini Undang Undang (UU) Nomor 32/2004.

UU Nomor 32/2004, imbuh Nasrullah,  merupakan bagian dari produk usang yang tak sesuai lagi dengan perkembangan Pilkada saat ini, yang telah berlaku sejak sembilan tahun, silam.
   Karenanya pula, papar Nasrullah, hampir sebagian besar dari isi UU tersebut, pernah dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pihak-pihak yang merasa berkepentingan.

"Satu-satunya bagian yang belum dilakukan uji materil, barangkali, hanyalah, mengapa masa kampanye ditetapkan selama 14 hari," ujar Nasrullah.
   Meski fakta riilnya, sambung Nasrullah,  bisa saja terjadi diskriminasi atas penetapan 14 hari masa kampanye itu, jika melihat pada masa lima tahun periode pemerintahan di suatu daerah, sebenarnya merupakan milik incumbent, yang bebas untuk melakukan sosialisasi hingga kampanye, sekalipun pada masa lima tahun tersebut.
   Selama 14 hari masa kampanye itu kemudian, menurut Nasrullah, tidak fair dirasakan oleh kandidat lain yang bukan incumbent. Dalam posisi inilah, imbuh Nasrullah, mestinya penyelenggara pemilu, memberikan hak publik bagi masyarakat, untuk mengetahui siapa saja kandidat yang akan menjadi calon pemimpin mereka, nantinya.

"Nah, jika pemberian informasi terkait (sosialisasi pencalonan) itu pun dibatasi,  maka akan menjadi sebuah tindakan pelanggaran bagi penyelenggara pemilu itu sendiri," tukas Nasrullah.
Sementara, Ketua Bawaslu, Muhammad dalam pidato sambutannya mengatakan, melalui rakor pengawasan yang digelar Bawaslu RI tersebut, pihaknya berharap seluruh pemangku kepentingan terhadap pengawasan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, 6 Juni nanti, dapat menyamakan visi dan misi. Bahwa, pengawasan yang mesti dilakukan Bawaslu, lebih mengedepankan pola   pengawasan preventif.

"Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa pengawasan yang dilakukan (Bawaslu) bertujuan untuk mengungkit-ungkit kesalahan pasangan calon," tukas Muhammad.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin menyatakan, salah satu faktor terpenting keberhasilan pelaksanaan pilkada suatu daerah, terletak pada integritas dan kinerja para penyelenggara dan pemangku kepentingan, terkait pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

"Sepanjang 2013 ada sembilan pelaksanaan Pilkada di Sumsel, dan pada 6 Juni nanti digelar secara serentak, Pilkada Sumsel dengan empat pilkada tingkat kabupaten yaitu, Banyuasin, Empat Lawang, OKI dan Lahat," tukas Alex Noerdin. (HS-REL)

0 Komentar


Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh