Ribuan Massa Demo ke KPUD

Posting : Administrator Dibaca : 410 pembaca

*Minta Rekapitulasi suara Muara Pinang Diulang

EMPAT LAWANG-Ribuan massa pendukung HBA-Syahril demo di kantor KPU Empat Lawang, Senin (10/6), sekitar pukul 16.00. Mereka menuntut agar KPU melakukan rekapitulasi ulang hasil pleno rekapitulasi Pilkada Empat Lawang di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Pinang.
Massa pendukung menilai adanya indikasi upaya kecurangan dengan penggelembungan suara. Hal ini berdasarkan perhitungan dari tingkat PPK di 10 kecamatan dalam wilayah kabupaten Empat Lawang, sembilan diantarannya klop dengan perhitungan mereka. Sementara, di tingkat PPK Kecamatan Muara Pinang adanya penggelembungan suara 2.000 lebih. Dengan penggelembungan suara ini hasil rekapitulasi suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat KPPS ini melebihi perolehan pasangan kandidat HBA- Syahril yang mana selisih perolehan suara berdasarkan hasil real count selisih 1.000 suara lebih.
Massa bertambah berang, pada demo tersebut, karena mendapati dua orang pendukung pasangan Joncik Muhammad-Ali Halimi (Jonli) berada di dalam ruangan KPU yang sebelumnya sudah dijaga ketat oleh aparat. Mereka menyesalkan adanya tim yang bisa menyelinap masuk, sementara dari pendukung lainnya tidak ada seorangpun yang masuk.
Massa semakin curiga adanya kongkalingkong antara oknum di KPU, dengan membiarkan mereka masuk ke dalam ruangan yang semestinya seteril dari satupun pendukung atau kandidat sekalipun.
Dalam orasinya, perwakilan massa, Fery menyampaikan tuntutan keadilan untuk kandidatnya. Karena, mereka sudah dicurangi dengan penggelembungan suara di tingkat PPK Muara Pinang yang dilaksanakan hanya disaksikan oleh saksi kandidat Jonli tanpa saksi dari dua kandidat lainnya.
"Kami menuntut agar dilaksanakan perhitungan ulang hasil rekapitulasi PPK Muara Pinang, karena adanya indikasi kecurangan. Buktinya rekapitulasi di sembilan kecamatan lainnya klop dengan perhitungan masing-masing kandidat," katanya disambut teriakan meminta ulang oleh massa yang hadir.
Dikatakannya, massanya tidak akan meninggalkan kantor KPU Empat Lawang sebelum pihak KPU memutuskan untuk menghitung ulang. Mereka akan berjuang mempertahankan kemenangan mereka.
"Kami mempertahankan hak kami, kami tidak mau dicurangi, makanya hitung ulang perhitungan PPK Muara Pinang. Kalau memang benar sportif kalahpun kami terima, ini kami sudah menang tidak mau dikalahkan," tuntutnya.
Kapolres Empat Lawang, AKBP Dwi Santoso dikonfirmasi di lapangan saat mengamankan massa agar tidak sampai terjadi tindakan anarkis mengatakan, sekarang ini sudah negara demokratis. Silahkan mereka menyampaikan tuntutan, yang berwenang memutuskan hitung ulang atau tidaknya adalah pihak KPU Empat Lawang.
"Kami di sini hanya mengamankan, yang memutuskan adalah pihak KPU. Ya, silahkan sampaikan tuntutan, namun berlakulah dengan baik jangan bertindak anarkis," katanya.
Pengamatan di lapangan ribuan massa bergerak mendatangi pihak KPU. Setiba di lokasi nyaris saja terjadi bentrok dengan sekelompok pendukung lainnya. Karena kalah banyak, serta ditahan oleh pihak kepolisian dari beberapa pleton Dalmas, Brimob dan pihak Polres dan Polsek wilayah Kabupaten Empat Lawang, sekelompok orang tersebut dibiarkan meninggalkan lokasi.
Massa pun kembali berang setelah mendapati dua orang pendukung kandidat lainnya yang berada di dalam ruangan KPU. Sempat saja terjadi pertikaian, namun massa dapat diredam oleh perwakilan dibantu pihak aparat.
Dari pemeriksaan tas yang dibawa dua orang oknum tersebut tidak mendapati logistik Pilkada. Di dalam tas didapati kartu pengenal sebagai tim pemenangan pasangan Jonli atas nama Jaya Pendopo. Sejauh ini massa tetap menunggu di kantor KPU Empat Lawang, jalan poros Tebingtinggi-Pendopo KM 6. Karena sampai saat ini belum ada keputusan dari pihak KPU Empat Lawang untuk menghitung ulang rekapitulasi PPK Muara Pinang sesuai dengan tuntutannya.
Sementara itu tim pemenangan H.Budi Antoni Aljufri (HBA) menolak menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Muara Pinang.Alasannya keputusan tersebut tidak disepakati dan tidak ditanda tangani oleh saksi-saksi tim HBA-Syahril.
Mereka juga mengindikasikan bahwa di kecamatan Muara Pinang terjadi penggelembungan suara.
Ketua Tim Advokasi pasangan BERHASIL, Agus Yuliono SH menjelaskan, pihaknya menuntut agar dilakukan penghitungan ulang rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dilaksanakan oleh PPK Muara Pinang. Dengan cara membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara.
“Juga termasuk membuka dokumen Model C1 dan lampirannya C2 serta mencocokkannya D1 PPS,”kata Agus pada keterangannya Senin (10/6).
Dijelaskan Agus, langkah ini diambil lantaran terdapat indikasi penggelembungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Muara Pinang. Ini dapat dilihat dengan tidak diberikannya Formulir C.1 kepada saksi pasangan nomor urut 1 pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, 4, 5, 6, dan TPS 7 di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang oleh ketua KPPS. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar oleh pihaknya terhadap transparansi rekapitulasi surat suara.
“Dalam pasal 42 huruf F UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban PPK adalah melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari hasil penghitungan suara dari seluruh PPS (D1) diwilayah kerjanya dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu,”katanya.
Kata Agus, sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf c dan pasal 103 ayat (3) UU No 32 tahun 2004 jo pasal 47 ayat (3) peraturan KPU No 72 tahun 2009 yang telah diubah dan ditambah dengan peraturan KPU No 15 tahun 2010, bahwasannya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPK dapat diulang dengan alasan bahwa saksi pasangan calon, panitia pengawas lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
“Atas dasar inilah kami menuntut kepada KPU Empat Lawang untuk menghitung ulang surat suara di kecamatan Muara Pinang,”katanya.

Dikatakannya, pleno terbuka PPK yang dilaksanakan Minggu (9/6) lalu sempat ditunda karena pihak saksi HBA-Syahril tidak menyetujui hasil yang ada. Karena tidak sesuai dengan model C-1 yang ditanda tangani saat di TPS dan PPS. "Ketua PPK itu sempat mengetok palu tanda ditundanya pleno PPK, tetapi setelah saksi keluar semua atau diamankan, keputusan sudah diambil oleh PPK Muara Pinang," katanya.


Dikatakannya, pleno terbuka PPK yang dilaksanakan Minggu (9/6) lalu sempat ditunda karena pihak saksi HBA-Syahril tidak menyetujui hasil yang ada. Karena tidak sesuai dengan model C-1 yang ditanda tangani saat di TPS dan PPS. "Ketua PPK itu sempat mengetok palu tanda ditundanya pleno PPK, tetapi setelah saksi keluar semua atau diamankan, keputusan sudah diambil oleh PPK Muara Pinang," katanya.
Agus juga menyebutkan ada dua oknum KPUD yang mengintimidasi anggota PPK untuk mengesahkan rekapitulasi. "Dua orang oknum KPUD tersebut terkesan sangat mengintimidasi untuk segera mengesahkan hasil rapat pleno,"pungkasnya.(04).

0 Komentar


Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh