Dua Poin Perda Harus Direvisi

By SILAMPARI ONLINE 28 Jul 2016, 00:58:55 WIB
Dua Poin Perda Harus Direvisi

Harian Silampari Online,



EMPAT LAWANG-Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Empat Lawang diminta anggota DPRD Empat Lawang untuk di lakukan revisi. Sebab, ada dua poin yakni tentang batasan maksimal usia dan basis pendidikan Bakal Calon (Balon) Kades yang tidak tertuang di UU, namun ada diatur didalam Perda tersebut.

"Dalam UU desa no 6, baik PP 43 dan PP 40 tentang keuangan dan penyelenggaraan desa ini itu kan sudah diatur. Usia minimal Balon kades 25 tahun, dan tidak menyebutkan batasan usia maksimal. Jadi perda juga harus seperti itu. Tidak ada batasan usia maksimal seperti yang dijalankan selama ini," kata Makmun.

Poin kedua, Makmun mengatakan, yang perlu direvisi adalah tentang basis pendidikan. Dalam UU tertulis Balon Kades berijazah minimal SLTP sederajat. "Nah berarti dalam arti kata, paket A, paket B bisa ikut. Sedangkan perda kita dulu tidak. Harus mesti ikut sekolah reguler. Oleh dari itu makanya perlu kita lakukan revisi juga di poin kedua ini," jelasnya.

Selain revisi tentang Perda yang lama, Makmun menuturkan, kemudian juga adanya Perda tentang perangkat desa dan BPD. Sampai saat dikatakannya yang masuk ke DPRD hanya perda tentang perangkat, kalau tidak di revisi artinya tidak bisa melakukan pilihan.

"Maka dari itu mereka itu masukanlah ke hukum,dan hukum masukkan ke DPRD, supaya bisa dibahas,kalau dibahas dari sekarang,Insha Allah di Desember mendatang bisa disahkan,sesudah disahkan di sini,dievaluasi provinsi, berarti di Oktober sudah clear,dan bisa dibentuk panitia
pilkades tersebut," paparnya.

Politisi PDIP ini juga menjelaskan,ada 41 desa tahun 2016 ini akan melakukan Pilkades serentak,di 2017 ada 5 desa. Sedangkan 2018 tidak bisa melaksanakan pilkades, karena ada Pemilukada. Di 2019 juga tidak bisa, karena kita ada agenda Nasional yakni pemilu presiden dan pemilihan legislatif yang waktunya bersamaan. Dalam arti kata dalam tahun ini pemilihan kades sebanyak 41 tersebut harus dilaksanakan.

"Maka dari itu, ada revisi tentang perda tentang pemilihan dan pengangkatan kades harus dirivisi tentang usia dan basis pendidikan, agar Pilkades tersebut bisa segera dilaksanakan," tukasnya. (HS-10)

By SILAMPARI ONLINE 28 Jul 2016, 00:58:55 WIB

TAGS:

Berita Terkait

Tulis Komentar Anda

About Us · Indeks · E-Paper · Video · Advertise · Privacy Police · Legal Content · Contact Us


Copyright 2017 Silampari Online