Runtuhnya Tembok Keadilan Konstitusi

By SILAMPARI ONLINE 27 Jan 2017, 18:09:54 WIB
Runtuhnya Tembok Keadilan Konstitusi

Harian Silampari Online,

 

Oleh : Abdul Aziz, SH

Berita tertangkap tangannya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah deretan sejarah kelam dalam proses peradilan konstitusi di Indonesia. Peristiwa ini tentu menjadi ujian berat bagi peradilan Konstitusi Indonesia. Apalagi persitiwa ini terjadi untuk kedua kalinya Hakim Konstitusi ditangkap KPK, setelah sebelumnya pada 2013, Ketua MK pada saat itu Akil Moctar, juga ditangkap KPK dengan kasus penanganan perkara Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Penangkapan Patrialis Akbar berkenaan suap dalam persoalan Uji materi UU 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang diregistrasi pada 29 Oktober 2015 dengan nomor perkara 129/PUU-XIII/2015. Apa yang dilakukan oleh Patrialis Akbar, membahayakan keberadan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardaian of constitutiont) yang memiliki peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan kita. Mahkamah Konstitusi satu – satu nya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945 sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 pasca amandemen. Menurut Jimly Asshiddiqie (2012) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai berikut yaitu: (i) pengawal konstitusi (the guardaian of constitutiont), (ii) penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution), (iii) pengawal demokrasi, (iv) pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). Berkenaan dengan tugas dan wewenang, Mahkamah Konstitusi berwenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final dan mengikat (final and binding). Dengan demikian tindakan oleh Hakim Konstitusi dengan melakukan penyelewengan didalam persoalan Judicial Reveiew ataupun putusan lainya, merupakan tindakan dan perbuatan penghianatan pada konstitusi dan ini adalah kejahatan atas penghianatan pada negara.

 Padahal menjadi penegak hukum, terlebih hakim, adalah posisi teramat mulia. Di ruang sidang dipanggil "Yang Mulia". Tak heran, hanya hakim yang kerap dipandang sebagai "wakil Tuhan". Terlebih di Mahkamah Konstitusi seharusnya merupakan kumpulan orang yang bermartabat, memiliki integritas dan moralitas tinggi, dengan noblesse oblige luar biasa. Menerima suap merupakan pantangan bagi seorang hakim. Dengan menerima suap, berarti hakim telah menggadaikan harga diri, kesucian hukum, dan keadilan. Praktek suap melemahkan legitimasi hakim sebagai penegak keadilan. Putusan-putusan hakim tidak akan dihormati dan hukum tak lebih dari sekadar gelanggang untuk tawar-menawar kepentingan. Karena itu, menjadi hakim Mahkamah Konstitusi haruslah mereka yang terpanggil untuk mengabdi, bukan sekadar pencari kerja, apalagi bermain mata memperdagangkan perkara.

 Peristiwa tertangkapanya Akil Moctar dan Patrialis Akbar harus dilakukan pengkajian yang mendalam serta lebih detail penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi, khususnya perihal pengisian jabatan Hakim Konstitusi, pengawasan, serta standar calon Hakim Konstitusi. Persoalan apa yang dialami oleh Mahkamah Konstitusi saat ini harus menjadi perbaikan yang sungguh-sungguh mengenai pengisian jabatan, pangawasan dan standar calon Hakim Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh presiden.

Adapun kesembilan hakim tersebut diusulakan masing-masing, tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan secara khusus oleh Presiden, DPR dan MA untuk melakukan perbaikan tata cara, persyaratan dan menakisme jabatan hakim konstitusi. Diantaranya yang paling penting adalah persoalan hakim konstitusi non-karier. Menurut hemat penulis hakim yang berasal dari non-karier yang bisa menjadi hakim konstitusi harus dibatasi ruang lingkupnya, mencakup para praktisi hukum/dosen yang mempunyai kluafikasi tertentu dan bukan berasal dari parpol atau setidak-tidak sudah 10-15 tahun sudah mundur dari keanggotan parpol. Kemudian harus ada komitmen kebangsaan antara Presiden, DPR dan MA untuk memilih hakim konstitusi tidak berdasarkan kepentingan politik serta kolusi dan nepotisme, sehingga hakim konstitusi yang dipilih betul-betul punya integritas serta negarawa agar amanah pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dapat diwujudkan. Pentingnya independensi hakim konstitusi mutlak diperlukan, prinsip independensi yang perlu dijamin itu tidak hanya bersifat kelembagaan tetapi menyangkut juga personal setiap hakim. Sebab kelengkapan, pertama dan utama untuk menegakan kekuasaan kehakiman yang independen ada pada hakim.

Oleh karena itu hakim konstitusi didalam menjankan kewenanganya harus mampu menghindari godaan dalam bentuk apa pun yang dapat mempengarui putusanya. Oleh karena itu, mustahil dapat dicapai keadilan yang sesunggunya apabila esensi kemandirian kekuasaan kehakiman tidak dapat diwujudkan oleh hakim konstitusi. Secara umum peradilan kita mengalami persoalan serius dalam cengkramah mafia peradilan, sehingga perlu langkah-langkah yang luar biasa perang melawan mafia peradilan agar marwah lembaga peradilan terpulihkan. Pertama, aparat peradilan harus menjangkarkan moral serta profesionalitas dalam kerja-kerja penegakan hukum. Kedua, persoalan suap di lingkungan peradilan harus dihukum secara berat. Ketiga, menutup celah sistem administrasi peradilan yang selama ini menjadi ruang terbuka jual-beli perkara melalui pengaturan dan pengawasan yang ekstra ketat. Keempat, menempatkan sumber daya mumpuni dan berintegritas pada jabatan strategis. Kelima, menempatkan KPK untuk memfokuskan kerja melakukan pemberisihan dalam peradilan dan aparta penegak hukum. (*)

Penulis : Ketua PUSAKUM Silampari 

 

By SILAMPARI ONLINE 27 Jan 2017, 18:09:54 WIB

TAGS:

Berita Terkait

Tulis Komentar Anda

About Us · Indeks · E-Paper · Video · Advertise · Privacy Police · Legal Content · Contact Us


Copyright 2017 Silampari Online