Besaran Banpol Berdasarkan Jumlah Suara

146
FOTO : KRISMANTO/HARIAN SILAMPARI
Kabid Politik Kesbangpol Kab Mura , H Periyono
Advertisement

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Musi Rawas (Mura) memastikan untuk besaran dana bantuan partai politik (Banpol) dihitung berdasarkan perolehan suara. Dimana, untuk satu suara parpol sebesar Rp3.737.

“Untuk kucuran banpol tahun ini masih menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan bantuan di tahun 2018,”jelas Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mura, H Amra Muslimin melalui Kepala Bidang (Kabid) Politik, H Periyono kepada Harian Silampari, Jum’at (12/4) diruang kerjanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa, berdasarkan petunjuk dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk banpol ditahap pertama diberikan kepada parpol peserta pemilu 2014 yang mendapatkan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten periode 2014-2019 dihitung berdasarkan perolehan suara.

“Kalau tahap kedua diberikan kepada parpol peserta pemilu tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten periode 2019-2024,”terangnya.

Menurutnya, untuk kucuran tahap kedua juga didasarkan perolehan suara peresmian DPRD Kabupaten pemilu 2019 yang dilaksanakan 1-15 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada parpol yang mendapatkan hasil kursi pada pemilu 2019.

“Artinya tahap kedua ada perubahan sehingga nantinya akan kami konsultasikan ke bagian hukum. Namun, untuk besaran dana parpol dihitung berdasarkan perolehan suara dan satu suara sebesar Rp3.737,”bebernya.

Hanya saja, dana banpol diberikan bagi partai yang mendapatkan kursi di DPRD Mura. Namun, bilamana tidak kendati sebagai parpol peserta pemilu maka tidak akan menerima bantuan tersebut.

“Untuk tahun ini lalu setidaknya ada 11 Parpol yang menerima banpol diantaranya, PDI Perjuangan, Golkar, Demkrat, PKS, Nasdem, Gerindra, Hanura, PPP, PKB, PAN dan PBB,”bebernya.

Mengenai, syarat pencairan banpol sendiri. Maka mantan Camat BTS Ulu ini mengakui setelah ada pengajuan anggaran, melampirkan hasil pemeriksaan BPK dan SPJ tahun 2018. Dimana, bila semua persyaratan lengkap maka dilanjutkan ke BPKAD.

Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mura, Zulkifli melalui Sekretaris Syahrizal menjelaskan, untuk anggaran banpol sudah tersedia. Akan tetapi, hingga saat ini pihaknya belum menerima pengajuan pencariannya.

“Untuk berapa jumlah anggarannya salah tidak ingat karena tergantung jumlah kursi di DPRD. Akan tetapi, bila ada pengajuan maka secepatnya akan diproses,”pungkasnya. (HS-03)