Dugaan Money Politik Masih Marak

222
Advertisement

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU – Aktivis di Bumi Silampari Tri Drama Putra menduga masih marak dugaan money politik pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Hal itu dari pantauannya, sudah banyak masyarakat yang diiming imingi uang untuk memilih oknum calon legislatif (Caleg) tertentu. Bahkan sudah di data dengan diminta untuk mengumpulkan foto kopi KTP, sebagai bukti bahwa benar akan memberikan dukungan.

“Silahkan saja duduk di warung warung kopi, atau pangkalan pangkalan ojek, pasti akan mendengar caleg mana saja yang sudah menjanjikan uang untuk memilih mereka, kita tidak usah munafik, ini bukan rahasia umum,”kata Putra.

Dirinya menyayangkan dugaan money politik masih marak terjadi padahal, sudah sering sekali penyelenggara melakukan sosialisasi untuk menolak money politik.

“Yang kita pertanyakan saat ini, mengapa dugaan money politik ini masih terjadi,”tegas Putra.

Sementara itu pengamat politik Eka Rahman menjelaskan dalam pendekatan sosiologis berulangkali ia katakan bahwa politik saat ini adalah politik yang transaksional pada banyak hal. Narasi transaksional begitu terasa misalnya banyak caleg yang tidak memiliki back ground ideologi yang jelas, tidak memiliki track record organisasi yang berafiliasi pada organisasi politik.

Namun tiba-tiba menjadi caleg potensial, bahkan terpilih dengan suara signifikan sebagai legislator karena kapasitas ekonomi. Begitu pula pimpinan parpol, banyak yang memiliki kemapanan ekonomis dulu, baru jadi elite parpol.

Demikian halnya di tingkat masyarakat, suara pemilih saat ini dijadikan komoditas yang bisa dipertukarkan dengan nominal rupiah. Sehingga siapa yang ingin mendapatkan suara (vote) atau dukungan, harus menukarnya dengan sejumlah nominal tertentu. Sehingga adagium ‘tak ada makan siang gratis dalam politik, saat ini menjadi begitu kasat mata.

“Dalam sistem politik yang serba transaksional saat ini, maka praktek money politik menjadi sesuatu yang lumrah, karena proses transaksi biasanya disimbolkan dengan uang,”kata Eka.

Lalu pertanyaannya, apakah institusi penyelenggara dan pengawas seperti KPU dan Bawaslu tidak digubris. Faktanya, UU Pilpres dan Pileg punya instrumen pasal-pasal sanksi pidana terhadap praktek money politik. Tinggal konsistensi dan kapabilitas dari institusi yang diberi kewenangan oleh UU saja untuk bisa meminimalisir praktek ini.

Memang faktanya tak mudah dalam level pembuktian untuk menjerat praktek Money Politik itu melalui pasal-pasal yang ada. Tentu ini menjadi tantangan KPU, Bawaslu untuk berkoordinasi dengan institusi Polri atau Kejaksaan yang memiliki skill dan kemampuan dalam hal ini.

“Memaksimalkan potensi koordinasi dalam lembaga yang dulu kita kenal sebagai Gakkumdu menjadi sangat urgent. Tidak bisa lagi penanganan secara sektoral dengan ego sektoral, seperti Bawaslu yang merasa karena ini kewenangannya berjalan sendiri. Padahal, kemampuan Bawaslu dalam penanganan perkara Money Politik masih sangat minim dibanding Polri dan Korps Adyaksa. Saya pikir agenda sinergisitas antara Bawaslu, KPU, POLRI dan Kejaksaan menjadi hal yang mendesak untuk segera direalisasikan. Saya pikir pola KPK dalam menggandeng Polri dan Kejaksaan dalam penanganan tipikor bisa menjadi acuan. Misalnya melalui kerjasama ke-4 institusi itu, dari mulai tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota,” jelasnya.(HS-02)