Gugat ke MK, Capres Berpeluang Menang

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : Harian Silampari</div></small>Ilustrasi MK

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU – Prabowo Subianto akhirnya memutuskan menggugat hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan Pasangan Calon (Paslon) 1 Jokowi-Makruf Amin dengan suara 55,50% dan Prabowo-Sandi 44,50% atau selisih lebih kurang 16 juta suara.

Muat Lebih

Terkait hal itu, pengamat politik Eka Rahman mengatakan jika mengacu pada ayat (1) sampai ayat (4) Pasal 474 UU No.7/2017 tentang Pemilu menjabarkan aturan pengajuan PHPU Pileg. Lalu juga berdasarkan Peraturan MK No. 1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan MK No. 5/2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Maka paslon dapat mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK, sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.

“Cuma agak berbeda dengan pilkada serentak yang membatasi ambang batas selisih antar paslon sebagai syarat gugatan, maka dalam pilpres serentak 2019, tidak ada ambang batas selisih suara antar paslon. Jadi meski, selisih selisih suara jokowi-MA 55,50% dan Prabowo-Sandi 44,50% atau selisih lebih kurang 16 juta suara. Tetap gugatan dapat diterima oleh MK,”terang Eka.

Pertanyaan muncul, apakah MK akan menerima gugatan paslon 02, maka dengan PMK itu, dipastikan gugatan akan di terima dan masuk pada subtansi persidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Lalu bagaimana peluang paslon 02 membalikkan keadaan dan memenangkan perkara.

“Sejauh mana peluangnya. Hal ini sangat teknis sekali, sejauh mana paslon 02 dan BPN mampu memberikan bukti-bukti kecurangan yang terkategori terstruktur, sistematis dan massive kepada majelis hakim MK,”jelasnya.

Biasanya,lanjut Eka, MK hanya mempertimbangkan sengketa hasil suara, dalam arti sejauh mana BPN mampu melampirkan dokumen pemilu dari mulai C1, DA1, DB dan DC untuk memperkuat klaim kemenangan mereka sebesar 54% sebagaimana diungkap ke publik. Jika panel majelis hakim MK sepakat dengan alat bukti dan saksi yang diajukan, maka bisa jadi paslon 02 yang memenangkan pemilu. Namun sebaliknya, jika panel majelis tidak sepakat maka MK akan menetapkan hasil tabulasi pemilu dari KPU. Atau bisa jadi MK hanya mengabulkan sebagian dari petitum yang di sampaikan pemohon paslon 02, artinya bisa saja selisih 55,50% : 44,50% atau selisih 16 juta suara ini, berdasarkan putusan MK, dengan dasar bukti dan saksi persidangan PHPU akan berubah.

“Kita lihat saja, bagaimana paslon 01/TKN serta paslon 02/BPN mampu membawa bukti-bukti akurat untuk memperkuat argumentasi hukum terkait klaim kemenangan mereka baik selaku pemohon maupun termohon. Apapun hasilnya nanti harus diterima oleh para pihak, karena keputusan MK bersifat final and binding (final dan mengikat) dalam arti terakhir dan tidak ada upaya hukum lain,”jelasnya.

Sementara itu pengamat politik lainnya, M Fadillah Harnawansyah mengatakan peluang 02 untuk membalikan keadaan tergantung materi gugatan , dokumen bukti bukti yang memperkuat gugatan seperti C.1 atau foto C.1 plano dan lain lain yang bisa menjadi fakta hukum yang sah. Ssehingga dapat memberikan keyakinan dari majelis hakim.

“Dengan besarnya demonstrasi yang sudah menimbulkan korban jiwa, maka MK sebagai benteng terakhir demokrasi akan menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menegakkan konstitusional dan melahirkan pemimpin yang legitimate dan konstitusional,”ujarnya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Priyo Budi Santoso mengatakan, ratusan pengacara sudah menyatakan bergabung dalam tim hukum terkait pengajuan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Priyo, pengacara senior Otto Hasibuan akan menjadi salah satu kuasa hukum dalam tim hukum Prabowo-Sandiaga.

“Ada Bang Otto dan tim. Dan banyak lagi lawyer yang mau gabung. Ada seratus lebih,” ujar Priyo saat dihubungi, Selasa (21/5/2019).
(HS-02)