Hiswana Migas Dukung Sentralisasi Premium

    223
    Advertisement

    Silampari Online,

    BANDARLAMPUNG – Wacana sentralisasi premium hanya di enam SPBU kian mengerucut. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengaku dapat menerima rencana pengaturan yang dirumuskan Pemerintah Kota Bandarlampung bersama Pertamina tersebut.

    Ya, Pertamina bersama Pemkot Bandarlampung berencana menyentralisasikan penyaluran BBM jenis premium hanya di enam SPBU. Yakni SPBU di Jl. Pramuka, Rajabasa; Jl. Soekarno-Hatta (Bypass); Jl. Urip Sumoharjo, Wayhalim; Jl. Gatot Subroto Garuntang, Telukbetung Selatan (TbS); dan Jl. P. Emir Moh. Noer, Tanjungkarang Pusat (TkP).

    ’’Kami, Hiswana Migas, berperan sebagai pelaksana. Jadi apa yang diinginkan pemerintah akan kami lakukan. Untuk saat ini penyaluran premium di tiap SPBU pun dibatasi, hanya 8 ton atau 8.000 kiloliter. Kalau memang Pak Wali Kota menghendakinya seperti itu, ya kita akan ikuti,” kata Ketua DPC Hiswana Migas Lampung Budiono kepada Radar Lampung kemarin.

    Hiswana Migas, kata dia, juga telah diajak duduk satu meja untuk rapat bersama beberapa waktu lalu. Nantinya, kemungkinan SPBU di tengah kota hanya akan diisi bahan bakar non–subsidi dan tidak lagi dikirimkan BBM jenis premium. Budi menganggap hal ini justru merupakan hal baik karena dapat membantu mempromosikan bahan bakar non–subsidi yang juga semakin diminati masyarakat sebagai bahan bakar alternatif.

    Ditanya soal waktu pemberlakuan sentralisasi tersebut, Budi mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk saat ini, kata dia, sejumlah SPBU masih menjual premium seperti biasanya hingga pemkot menentukan kapan waktu yang tepat, berikut SPBU mana saja yang benar-benar menjadi tempat sentralisasi premium.

    ’’Mungkin minggu depan kita akan kembali bertemu dengan wali kota untuk membahas ini. Kalau surat beliau (wali kota, Red) memang sudah dikirimkan ke SPBU terkait sentralisasi di enam titik itu. Wali kota bilang, premium akan disalurkan di tempat-tempat yang menjadi jalur angkot,” katanya.

    Sementara ini, lanjut dia, pilihan enam SPBU tersebut masih belum mutlak. Keputusan akhir, kata dia, masih dalam tahap uji coba jika nantinya benar-benar akan diterapkan pada enam SPBU.

    ’’Mengeni stok premium mungkin kalau sudah masuk tahap sentralisasi nanti tidak akan ada batasan. Sebab SPBU lainnya kan sudah tidak dikirimi premium lagi. Tapi sejauh ini masih melihat bagaimana daya konsumsi per harinya dari masyarakat,” katanya.

    Diketahui, Senior Sales Executive wilayah IV Pertamina Lampung Edwin Shabry mengatakan, keputusan sentralisasi premium ini diambil lantaran antrean yang sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya pengguna jalan raya dan masyarakat atau pengusaha yang tinggal di kawasan sekitar SPBU.

    ’’Maka pihak pemkot mengambil keputusan agar penyaluran premium disentralisasi di 6 SPBU saja. Ini sudah sangat meresahkan, misal ada masyarakat yang mau keluar dari rumahnya saja tidak bisa karena ketutupan antrian yang panjang. Kemudian banyak rumah makan atau warung yang pendapatannya menurun karena tempat usahanya tertutup antrian kendaraan,” kata Edwin kemarin.

    Menurutnya, Pertamina dan Pemkot mempunyai beberapa pertimbangan dalam menentukan enam SPBU yang dipilih untuk sentralisasi penyaluran premium tersebut. Yaitu, SPBU harus bisa mengcover spot fital masyarakat seperti rumah sakit, universitas, terminal, jalur angkot, bandara, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata.

    ’’Misalnya SPBU di daerah Bypass itu kita pilih dua SPBU karena disana benar-benar jalur protokol dan jalur lintas. Jalur itu juga masih dekat dengan kota sehingga perlu di handel dengan dua SPBU untuk mengurangi kepadatan antrian. Disana juga ada RS Imanuel serta termasuk jalur luar kota yang dekat dengan bandara,” ujarnya.

    Rencananya, sambung dia, sentralisasi akan diberlakukan pada minggu ke tiga bulan Oktober. Sebab, hal ini masih harus dikoordinasikan lagi dengan Pemkot dan Polresta Bandarlampung.

    Disinggung soal stok premium untuk masing-masing SPBU, Edwin mengungkapkan bahwa hingga sekarang konsumsi premium di Bandarlampung masih kurang dari 8 kiloliter. Namun untuk penyalurannya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Masih kata Edwin, keputusan sentralisasi ini sebenarnya juga diambil untuk kebaikan masyarakat pada umumnya pengguna jalan raya, pihak SPBU dan masyarakat sekitar lokasi. (FIN)