Kinerja DLH Lahat Dipertanyakan

26
FOTO : NET
Ilustrasi
Advertisement

Silampari Online,

LAHAT – Pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dinilai masih sangat lemah.

Banyak perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah B3, tetapi tidak menyediakan sarana dan prasarana pengolah limbah.

Padahal, dalam Undang Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur bahwa Pemeritah Daerah (Pemda) harus melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan usaha atau kegiatan di daerah. Bagi yang melanggar, maka diancam pidana 1 tahun penjara dan denda minimal Rp1 miliar.

“Pemkab Lahat harus tegas dan konsisten dalam menyikapi limbah B3 sesuai peraturan yang ada. Sebab, pencemaran lingkungan diakibatkan limbah B3 sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Seperti, potensi kegiatan yang menghasilkan pencemaran limbah yang dilakukan oleh industri, rumah sakit, puskesmas, laboratorium, klinik bersalin, balai pengobatan, transportasi hingga perbengkelan,” ujar Wakil Ketua Plasma Nutfah Lestari (PLANTARI), Sanderson Syafe’i, Jum’at (14/6/2019).

Sebelumnya telah diketahui, pemberian sanksi pengelolaan lingkungan tersebut dituangkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel No : 12/KPTS/DLHP/B.IV/2018, tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PLTU Keban Agung PT. Priamanaya Energi, yang ditandatangani Kepala DLHP Sumsel, Drs H Edward Candra, MH pada tanggal 7 Januari 2018.

Kata Sanderson, Pemkab Lahat harus mengkaji ulang izin perusahaan atau industri yang tidak mengelola limbahnya dengan baik atau membuang ke parit/drainase, sungai dan sebagainya hingga berdampak kepada masyarakat.

“Masih ada perusahaan yang tidak memiliki tempat pengolahan limbah B3, bahkan mengabaikan peraturan yang ada dengan membuang atau memasukkan pada sumber air yang mengalir. Jika itu terjadi, maka harus ditindak tegas demi kelestarian lingkungan,” sebutnya.

“Kita Plantari terus berupaya untuk mendorong Dinas Lingkungan Hidup mengawasi limbah B3 tersebut, agar serius dalam melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar aturan,” tegasnya. (HS-05)