iklan
Satu Untuk Semua

Komisi I Siap Perjuangkan Kembalikan Lahan Hak Rakyat

Silampari Online, 
LUBUKLINGGAU –Komisi I DPRD Kota Lubuklinggau diketuai HM Khoirul Umri siap memperjuangkan lahan hak rakyat di atas eks Cikencreng. Ini menyusul adanya aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Hak Rakyat (Ashar), ke DPRD Kota Lubuklinggau, Senin (12/3).
HM Khoirul Umri atau sering disingkat #KU menyatakan, bahwa wakil rakyat siap mengembalikan hak-hak rakyat, secara formal, sesuai kesepakatan bersama, sesuai dengan inventarisir dan rekapitulasi lahan-lahan rakyat. Artinya lahan yang telah digarap oleh rakyat selama ini akan dikembalikan kepada rakyat seutuhnya.
“Jadi kita siap memperjuangkannya, sampai ke Provinsi dan RI, kita juga mohon bantuan dan doa rekan-rekan semua termasuk media sampai ini berhasil,” ujar #Ku kepada awak media, disela-sela pertemuan masyarakat dengan wakil rakyat.
Sementara Koordinator Ashar, Fran Sembiring, juga mengungkapkan, bahwa selain menuntut pemerintah menolak memberikan HGU dan mencabut HGU PT Cikenreng (Perusahaan perkebunan karet), massa juga menuntut agar Pemkot Lubuklinggau memberikan support moril maupun materil dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah perkebunan karet eks Nasionale Industrie En Landbouw Maatschappijnhnv (belanda). Selain itu, pemkot juga dituntut untuk merevisi perda tentang tata ruang agar tanah eks HGU PT Cikencrengdijadikan ruang public dan fasilitas umum bagi masyarakat Lubuklinggau.
“Kami juga menuntut agar Pemkot bersama kejari Lubuklinggau melindungi hak-hak masyaraktterutama yang telah menggarap tanah HGU tersebut dari pendzoliman pihak swasta,” kata Fran.
Terpisah, Asisten I Pemerintahan Kota Lubuklinggau, H Ibnu Amin, menanggapi tuntutan warga menyatakan bahwa Pemkot Lubuklinggau menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan Pemkot Lubuklinggau sangat mendukung penuh terhadap tuntutan warga.
Selain itu, terhadap gugatan PT Cikenreng yang dilakukan terhadap Pemkot Lubuklinggau, dikatakan Ibunu Amin, yang tidak mau memberikan perpanjangan izin HGU, tidak menjadi soal. Karena pihak Pemkot Lubuklinggau akan menghadapi apapun tuntutan dari PT Cikenreng.
“Kita siap berjuang, apa yang dilakukan juga bukan atas nama seseoarang atau kelompok, tetapi untuk masyarakat banyak, tidak memihak pada kepentingan swasta,” tegas Ibnu Amin.

Pantauan di lapangan, Ratusan warga yang tergabung dalam Ashar, menuntut agar Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau tidak memberikan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Cikencreng yang berakhir pada 31 Desember 2017. Selain itu massa juga menuntut agar Pemkot mengusulkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mencabut HGU karena Cikencreng dinilai tidak melaksanakan kewjibannya selaku pemegang HGU.
Untuk diketahui, Lahan yang diakuasi oleh PT Cikenreng sempat menjadi sengketa antara perusahaan perkebunan karet tersebut dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Bahkan di lahan sengketa tersebut telah dibangun rumah dinas walikota, Mako Brimob, dan beberapa bangunan milik Pemkot lainnya.
Alhasil keputusan Pemkot Lubuklinggau dalam mengusai lahan tersebut sempat di gugat oleh PT Cikenreng ke PTUN. Gugatan tersebut kemudian dimenangkan oleh PT Cikenreng. Saat ini PT Cikenreng kembali menggugat Pemkot Lubuklinggau secara perdata. (HS-01)

Komentar
Loading...