Satu Untuk Semua

Kuasa Hukum HYD-HKS Lapor ke Panwaslu

947

Silampari Online, 

EMPAT LAWANG – Kuasa hukum H Yulizar Dinoto (HYD) – H Kison Syahrin (HKS) resmi menyampaikan laporan keberatan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Empat Lawang. Melalui kuasa hukumnya, Ir G Gere SE SH MH pihak HYD-HKS menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa pemilu terkait berita acara KPU Empat Lawang lalu, Selasa (14/2).

Kepada Harian Silampari, Ketua harian Tim Sukses HYD-HKS, Paradis Tanaka mengatakan, disampaikannya laporan dugaan pelanggaran pemilu ini, karena pihaknya menilai banyak sekali kejanggalan-kejanggalan saat verifikasi faktual syarat dukungan masyarakat pada pasangan bakal calon (Balon) Bupati Empat Lawang, HYD-HKS, yang akhirnya menyebabkan pasangan ini gagal melaju ke Pilkada Empat Lawang 2018, melalui jalur perseorangan (Independen).

“Seperti waktu yang ditentukan, itu berdasarkan hari kalender, bukan berdasarkan jam. Kita menilai ini sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ungkap Paradis.

Dijelaskanya, PPS/PPK saat melakukan verifikasi faktual, menentukan waktu sendiri. Seperti adanya batasan jam dimulai dan diakhirinya kegiatan verifikasi faktual yang digelar. “Mereka menentukan berakhirnya kegiatan verifikasi faktual, seperti jam 13.00 atau jam 16.00, padahal di aturan jelas waktu verifikasi faktual itu pada tanggal yang sudah ditentukan dan jelas hitungannya hari kalender. Ini salah satunya saja, banyak kejanggalan lain yang kami rasa patut kami sampaikan ke Panwaslu,” urainya.

Sementara itu, usai diterima pihak Panwaslu Kabupaten Empat Lawang, Ir G Gere SE SH MH selaku kuasa hukum HYD-HKS menyampaikan, kedatangan pihaknya ini untuk menyampaikan surat keberatan terhadap KPU Empat Lawang terkait hasil pleno pada tanggal 12 Februari lalu.

“Terhadap hasil rapat pleno KPU pada tanggal 12 yang lalu, klien kami tidak dilibatkan dan alhamdulillah Panwaslu sudah menerima (keberatan ini) dengan syarat kami harus melengkapi semua berkas-berkas yang kurang,” jelasnya.

Lebih lanjut Gere menambahkan, pihaknya diberi waktu untuk melengkapi semua berkas-berkas yang kurang terhitung mulai hari ini sampai tiga hari kedepan. “Insyaallah dalam waktu dekat ini kami akan kembali lagi ke sini untuk melengkapi dan menyempurnakan berkas-berkas yang kurang,” tambahnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Empat Lawang, Martin SE mengaku telah menerima surat keberatan dari kuasa hukum HYD-HKS. Pihaknya kata Martin, akan menindak lanjuti surat keberatan tesebut dengan catatan harus melengkapi semua berkas-berkas yang masih kurang.

“Betul, pada hari ini kita telah menerima surat keberatan terhadap hasil pleno KPU pada tanggal 12 yang lalu dari Balon Bupati dan Wakil Bupati dari Pasangan Noto-Kison dan akan menindak lanjutinya sesuai dengan udang-undang yang berlaku, dengan catatan harus melengkapi semua berkas-berkasnya dulu. Untuk itu kita memberikan waktu tiga hari kedepan,” jelasnya.

Martin menyampaikan, jika dalam tiga hari kedepan semuanya sudah siap, maka selama 12 hari kedepannya diadakan tindakkan, yaitu berkordinasi dengan berbagai pihak yang terkait.(HS-04)

Komentar
Loading...