Aspal Karet Bisa Makmurkan Petani

  • Whatsapp
<small> <div style="text-align:right;">FOTO : DIAH/KONTRIBUTOR HARIAN SILAMPARI</div></small> Mantan Gubernur 2 Periode Alex Noerdin, lakukan kunjungan silaturahmi kepada masyarakat Kab Empat Lawang, sekaligus meminta izin kepada masyarakat untuk memilih nya menjadi Anggota Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) . Kamis,(20/3).
banner 468x60

Silampari Online,

EMPAT LAWANG – Mantan Gubernur dua periode provinsi sumatera selatan Alex Noerdin mengambil langkah hilirisasi dengan menjadikan karet alam sebagai bahan baku aspal.

Muat Lebih

banner 300250

Hal itu dilakukannya, karena harga karet di Sumsel sangat mengkhawatirkan terutama di Kabupaten Empat Lawang.

“Saya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa harga karet sekarang berada di titik terlemah yaitu 5 ribu sampai 6 ribu, bagaimana masyarakat mau maju, jika mata pencarian mereka hanya di harga 5 ribuan,” kata Alex Noerdin ketika melakukan kunjungan silaturahmi ke Kecamatan Tebing Tinggi Tanjung beringin, Kamis(21/3).

Upaya yang dilakukan yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mengambil langkah hilirisasi dengan menjadikan karet alam menjadi bahan baku aspal.

Menurutnya Alex yang juga calon DPR RI tersebut dengan melakukan hilirisasi percampuran bahan baku aspal dari karet dapat memperbaiki penghasilan petani di Empat Lawang.

“Seperti hal nya jika pemerintah provinsi membeli karet untuk bahan baku aspal dengan harga tinggi, sekitar Rp 10 ribu perkilo, rakyat sudah makmur,”terangnya

Lanjutnya, implementasi pelaksanaan hilirisasi sudah dilakukan dan di terapkan di Sumsel tekstur yang padat dan tahan air, membuat aspal jalan tahan lama.

“Tekstur dari pada aspal jalan itu padat empuk, dan tidak mudah hancur, karena berbahan dasar karet, dan itu juga di pastikan tahan lama, tahan air , di Palembang sendiri sudah ada beberapa jalan nasional terealisasi,” jelasnya.

Sementara itu ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang Windra safri, sangat mendukung program Alex Noerdin tersebut.

“Tinggal lagi kebijakan dari kepala daerah, karena itu juga harus atas dasar izin kepala daerah tentu jika diserahkan pada pemerintah  tinggal lagi payung hukum harus dicari sehingga legal dan formal,”pungkasnya.(KHS-05)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60