Optimis Retribusi Terminal Capai Target

    97
    Advertisement

    Silampari Online,

    MUSI RAWAS– Kendati masih ada terminal type C yang belum aktif atau belum memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi bagi Kabupaten Musi Rawas (Mura). Namun Dinas Perhubungan (Dishub) optimis tahun 2019 bisa memenuhi target yang direncanakan yakni sebesar Rp425 juta.

    Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Mura, Adi Winata melalui Sekretaris, M Riyadi kepada Harian Silampari, Selasa (22/1).

    Dijelaskannya, bahwa bahwa dari seluruh terminal type C yang dikelola Dishub Mura, terminal Megang Sakti hingga sekarang belum produktif lantaran akses jalan tidak ada.

    “Memang untuk termiinal Megang Sakti belum produktif akibat akses yang belum memadai,”jelasnya.

    Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa untuk terminal lainnya seperti Terminal Terawas, Terminal B Srikaton, Terminal Simpang Semambang dan Terminal Muara Lakitan sudah berjalan normal. Dimana, untuk karcis setiap kendaraan yang dikenakan pajak yakni R 4500. Namun, kebanyakan para sopir membayar dibawahnya rata-rata Rp 2 ribu.

    “Kendala sekarang sopir jarang bayar uang pas sebagaimana tarif di karcis dan kalau cuma bayar Rp 2 ribu, masa kita kasi karcis, kalau dikasi tentu kami nombok,”terangnya.

    Menurutnya, kendati demikian pihaknya optimis target yang direncanakan bisa tercapai, bahkan bisa over target. Apalagi, untuk jumlah personil, dimasing-masing terminal ditempatkan tiga sampai empat regu dengan jumlah setiap satu regu berjumlah empat orang yang kebanyakan dari tenaga kerja honorer mengingat di Dishub hanya ada sebanyak 53 PNS dan itu termasuk pejabat struktural.

    “Dari lima terminal tersebut tiganya dijaga 24 Jam, yakni Kecamatan Ttrawas, Kecamatan Muara Lakitan dan Terminal Simpang Semambang,”ungkapnya.

    Sementara itu, Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura, Aliudin Dewan mendesak agar terminal lain yang tidak beroperasi selama ini juga diupayakan dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan sampai, aset Pemerintah tersebut terkesan tidak mempunyai azas manfaat atau terbengkalai saja.

    “Selagi ketentuan dan aturan bisa dipenuhi oleh Dishub Mura maka untuk pengoperasian terminal yang sebelumnya tidak beroperasi tersebut sah-sah saja. Namun, tentunya untuk tarif pungutan retribusi harus sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada,”pungkasnya. (HS-03)