Pejabat Dilarang Terima Parcel

181
Ilustrasi (Net).
Advertisement

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghimbau kepada siapa saja membeli parcel untuk dibagi kepada orang miskin, yatim piatu atau pegawai golongan bawah. Jadi, pejabat Pemerintah dan Negara tidak boleh terima parcel.

Himbauan KPK itu direspon positif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, Merizal, bahwa pejabat yang menerima parcel sangat tidak etis. Untuk itu, seyogyanya pejabat memberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan dengan niat ikhlas.

“Memang membantu untuk meringankan mereka suatu hal yang sangat bermanfaat. Kalau pejabat dikasih parcel atau bentuk lainnya sudah harus menolaknya. Jangan sampai menerima barang tersebut. Lebih baik berikan kepada orang bermanfaat,” tegasnya.

Dikatakannya, semuanya kembalikan kepada diri pribadi masing-masing. Yang jelas, sambung dia harus menolak jika ada yang memberikan parcel tersebut. “Lebih baik berbagi kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya. Jangan pula kita yang menerimanya. Kita harus menolaknya. Apalagi sekarang tahun politik. Jadi, jagalah dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Lubuklinggau, Zuraida menambahkan jangan sampai memberikan parcel dengan maksud dan tujuan tertentu seperti kepentingan pekerjaan. “Sesuai aturannya, apabila pemberian sampai dengan Rp 10 juta maka harus dilaporkan kepada KPK dan harus dilakukan pemeriksaan oleh KPK apakah pemberian tersebut terdapat unsur gratifikasi atau tidak,” terangnya.

Masalah gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainnya,” tambahnya.

Berdasarkan, UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan, Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban,” paparnya. (HS-01)