Pemuda : Pemerintah Harus Tempuh Upaya Hukum

    163
    FOTO : ISTIMEWA
    BATAS : Gapura perbatasan yang dibangun pemerintah Kabupaten Sarolangun Jambi di wilayah perbatasan antara Kabupaten Muratara, Sumsel dan Kabupaten Sarolangun, Jambi.
    Advertisement

    Silampari Online,

    MURATARA – Pemerintah Kabupaten Muratara diminta segera menempuh upaya hukum untuk merebut kembali Simpang Nibung yang sudah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

    “Sejak terbitnya Permendagri Nomor 131 Tahun 2017 tetang perbatasan Simpang Nibung, sampai saat ini belum adanya upaya hukum dari pemerintah Muratara,” kata Ketua MPC Pemuda Pancasila Muratata, Taufik Said, kemarin.

    Menurut dia, terbitnya Permendagri Nomor 131 tersebut menyatakan bahwa Simpang Nibung masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, Jambi. Padahal dahulunya, Simpang Nibung bagian dari Kabupaten Muratara, Sumsel.

    Terkait hal itu, Taufik Said mendorong pemerintah Kabupaten Muratara agar menempuh upaya hukum untuk mempertahankan perbatasan tersebut sesuai dengan batas wilayah kabupaten induk Musi Rawas.

    “Harus sesuai batas doppler dan gapura yang dibangun pemerintah Provinsi Sumsel, bukan batas wilayah gapura yang dibangun oleh Kabupaten Sarolangun Jambi,” tegasnya.

    Bahkan dirinya mengatakan, masyarakat dan pemuda Muratara menolak akan terbitnya Permendagri Nomor 131 tersebut, karena wilayah perbatasan Simpang Nibung secara fakta dan sejarah milik Kabupaten Muratara.

    “Hal ini sesuai dengan sejarah wilayah perbatasan tersebut dimekarkan menjadi Desa Simpang Nibung dari Desa Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, Taufik Said menjelaskan, wilayah perbatasan tersebut banyak terdapat aset peninggalan Kabupaten Musi Rawas, seperti bangunan pasar, kantor desa, posyandu, sekolah, masjid dan beberapa aset lainnya.

    “Fakta mengatakan di Simpang Nibung hampir 100 persen masyarakatnya dari Kabupaten Muratara, termasuk terbitnya surat sertifikat tanah di sana dari Kabupaten Musi Rawas,” ujarnya.

    Untuk itu pihaknya menekan, jika tidak ada upaya hukum pemerintah Kabupaten Muratara terkait terbitnya Permendagri Nomor 131 tersebut, maka akan melakukan aksi damai bersama masyarakat dari 7 kecamatan se Kabupaten Muratara.

    “Jangan sampai masalah ini berlarut-larut, sementara Permendagri itu diterbitkan tahun 2017 akhir, maka dari itu pemerintah harus segera usut tuntas hak wilayah Kabupaten Muratara,” tegasnya. (KHS-01)