Penerimaan PPPK Masih Dikaji

28
FOTO : AAN/HARIAN SILAMPARI
H A Rahman Sani

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU – Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah ditetapkan.

Meski begitu, Pemerintah Kota Lubuklinggau mengaku masih menunggu Petunjuk Teknis(Juknis) dalam hal pengangkatan PPPK tersebut.

“Sampai sekarang kita Pemerintah Kota masih menunggu petunjuk tekhnisnya seperti apa dalam hal pengangkatan PPPK itu. Kita masih menunggu aturan-aturannya seperti apa,” ungkap Sekda Kota Lubuklinggau, H A Rahman Sani pada saat menghadiri acara Sosialisasi ini menyangkut Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN berdasarkan PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rahman menambahkan, kebijakan terkait peluang honorer direkrut melalui PPPK, Pemerintah Kota lubuklinggau belum bisa membuat perencanaan dan harus didalami terlebih dahulu.

“Kami belum bisa melakukan perencanaan seperti jumlah, jenis, serta syarat-syarat untuk mengikuti PPPK itu. Semua itu ada dalam petunjuk tekhnis. Saat ini (kemarin.red) Wakil Walikota Lubuklinggau sedang mengikuti Rakor itu di Kota Batam,” jelasnya.

Meski demikian lanjut Rahman, untuk bisa menjadi PPPK para honorer tetap mengikuti seleksi. Hal itu sebagaimana amanat UU nomor 5 tahun 2014. Karena perjanjian kontrak ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan lembaga ataupun instansi.

“Itu kita yang belum pasti. Apa mungkin penerimaan dibatasi nanti atau tidak. Saat ini masih menunggu juknisnya seperti apa. Tetap kita punya persiapan untuk melaksanakan PPPK itu, namun tetap mengacu pada analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam hal ini pemda akan merujuk ke peraturan tersebut,” terangnya.

Tahapan penerimaan PPPK ini, tambahnya, diakomodir oleh kebutuhan pegawai dari pemerintah daerah itu sendiri. Sepanjang bersyarat dengan kebutuhan pegawai, maka itu akan menjadi acuan dengan tahapan proses seleksi akan dilakukan sebagaimana dilakukan pada proses seleksi CPNS.

“Kita masih kaji dan dalami dulu. Karena pendapatan atau gaji dari tenaga PPPK tersebut akan sama besarannya dengan yang didapat PNS. Hak keuangannya sama. PPPK akan diberikan gaji UMR dan kita juga melihat anggaranya dulu,” jelasnya.

Untuk di Kota Lubuklinggau sendiri, sambung Rahman belum ada Tenaga Honor PPPK ini, yang ada selama ini honorer dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

“Sekarang lagi kita kaji. Saat ini honorer dan TKS di Damkar ada 175 orang, Satpol PP 150 orang dan di Kebersihan juga. Paling kita membatasi saja nanti. Itu makanya kita kaji lagi,” pungkasnya.(HS-01)