People Power Bisa Gagalkan Keputusan KPU

49
FOTO : AAN/HARIAN SILAMPARI
Waka Polres Lubuklinggau Kompol Zulkarnain
Advertisement

Wakapolres : Masyarakat Jangan Ikut Terprovokasi

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU – Polres Lubuklinggau menangapi aksi people power yang direncanakan 22 Mei 2019 mendatang. Apalagi ada semacam ajakan untuk mengikuti aksi tersebut di Jakarta.

Waka Polres Kompol Zulkarnain mengimbau kepada masyarakat Lubuklinggau untuk tetap menjaga kondusifitas.

“Kita mengimbau masyarakat, proses telah kita lalui, pileg dan pilpres, mari kita menerima dan serahkan kepada prosedur yang ada dalam hal ini KPU, yang lagi bekerja saat ini,”kata Kompol Zulkarnain.

Mengenai adanya ajakan itu, Waka Polres meminta masyarakat Lubuklinggau untuk tidak ikut kesana ataupun terprovokasi hal hal yang sebenarnya dapat mengganggu stabilitas keamanan.

“Lebih bagus kita menerima yang ditelah dilakukan oleh KPU,”ujarnya.
Ditanyai, adakah aksi di Lubuklinggau, Kompol Zulkarnain mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapatkan informasi dari intel maupun staf, terkait rencana untuk tanggal 22 Mei nanti.

“Kalaupun ada, kita akan berkoordinasi kepada pihak pihak yang menyelenggarakan, intinya marilah kita sama sama menerima proses yang telah berjalan secara konstitusional,”akunya.

Lanjutnya, mereka memiliki rencana untuk berbuka puasa , kamis malam jumat, dan akan mengundang seluruh tokoh masyarakat, tim pendukung 01- 02 di Lubuklinggau dan Forkopinda, KPU.

“Sama sama kita untuk rukun kembali, permasalahan Pilpres dan Pileg sudah usai, sekarang mari membangun bangsa,” pungkasnya.

Sementara itu Pengamat Politik M Fadilah Harnawansyah mengatakan kegiatan people power merupakan kegiatan politik.

Dimana people power merupakan tonggak perubahan reformasi waktu 1998 . Oleh karena itu, people power bisa menggagalkan keputusan KPU apabila rakyat memang menghendakinya.

“Namun hal ini tentunya akan menjadikan negara kita diposisi kritis secara stabilitas politik. Dan kurang menguntungkan secara ekonomi dan demokrasi akan menurun kembali,”ujar Fadil.

Artinya lanjut Fadil, supra struktur politik saat ini tidak mampu membangun demokrasi ke arah yang lebih baik. Dan inilah yang menjadi keprihatinan masyarakat dalam bernegara bahwa kecurangan Pemilu dan tragedi nasional kemanusiaan yakni petugas pemilu merupakan hal yang sangat memukul demokrasi saat ini.

“Oleh karena itu, apabila pemerintah atau supra strutktur politik kita tidak mampu memenuhi hajat politik rakyat dapat menyebabkan terjadi chaos,”tegasnya.

Peristiwa 1998 Beda dengan People Power

KEMUDIAN pengamat politik Eka Rahman secara teori mengatakan tak mudah untuk menyamakan issue, persepsi dan agenda utama apa yang dimaksud dengan people power.

Peristiwa reformasi 1998, tidak ujug-ujug agendanya turunkan Soeharto dan ganti pemerintahan. Tapi di mulai dengan protes kenaikan TDL (tarif dasar listrik), kenaikan harga barang, dan seterusnya. Secara perlahan kemudian, mengkristal menjadi ganti pemerintahan dan itu butuh waktu yang lama.

Kalau diawal-awal sudah mengusung agenda ganti pemerintahan, maka potensial untuk masuk ke wilayah apa yang di sebut penguasa yang sah sebagai Makar. Ini akan memberi alasan bagi pemerintah untuk mengerahkan aparatnya menghadapi aksi people power.

Kemudian dalam konteks peserta aksi yang ideal dalam people power adalah bukan interest grup (kelompok kepentingan) seperti parpol, dan lain lain. Tapi lebih baik gerakan mahasiswa di kampus-kampus yang masih dipercayai sebagai gerakan moral jauh dari kepentingan politik. Sehingga partisipasi rakyat berupa simpati akan lebih mudah muncul.
Jika kemudian, ketidak puasan terhadap hasil pilpres yang menjadi dasar bagi gerakan people power. Maka hal hal berikut harus menjadi pertimbangan dahulu.

Bahwa UU telah memberi saluran bagi kecurangan maupun ketidak puasan dalam pemilu, melalui laporan ke bawaslu, membawa sengketa hasil PHPU ke Mahkamah Konstitusi dengan SOP yang telah dijelaskankan oleh MK tentang tata cara beracara di MK. Mekanisme seperti ini layak menjadi prioritas di banding gerakan massa, karena memiliki akar pijakan UU yang kuat.

UU 7/2017 tentang Pemilu sudah menyatakan dengan jelas apa-apa saja yang dapat membatalkan keputusan KPU terkait pemilu, dan people power tidak ada di dalamnya. “Upaya penolakan terhadap hasil pemilu dan pembatalan keputusan lembaga KPU hendaknya dilakukan melalui cara-cara yang konstitusional sebagaimana di atas,” ungkapnya. (HS-02)