Satu Untuk Semua

Perangkat Desa Nyaleg Harus Mundur

Silampari Online,

MUSI RAWAS- Kendati hingga saat ini belum ada laporan perangkat Desa yang maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019, namun warning disampaikan. Mengingat, perangkat desa yang nyaleg harus mengundurkan diri.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), H Mefta Jhoni melalui Kasi Pembinaan Admnitrasi Desa, Charles, kepada Harian Silampari, Kamis (9/8) diruang kerjanya.

Dijelaskannya, pihaknya sudah melayangkan surat permintaan data Bakal Caln Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mensinkronkan data tersebut dengan data perangkat Desa yang ada di Mura baik kepala desa (Kades), BPD maupun perangkat Desa.

“Kita masih mencari tahu mengenai adanya perangkat Desa yang nyaleg dengan meminta data-data para Bacaleg ke KPU,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa bilamana perangkat yang nyaleg sudah ditetapkan menjadi daftar calon tetap (DCT) maka harusnya mengundurkan diri sesuai PP No 32 tahun 2018 pasal 6 tentang tata cara pengunduran dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dan cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

“Kalau sesuai aturan tersebut bahwa perangkat yang nyaleg dan ketika sudah ditetapkan menjadi DCT maka harus mengundurkan diri,” terangnya.

Menurutnya, untuk laporan hingga saat ini belum ada. Namun, pihaknya sudah mengumumkan melalui Whatshap baik kepada kades ataupun camat terkait aturan perangkat Desa yang nyaleg harus mengundurkan diri. “Artinya kita tunggu hingga penetapan DCT. Sebab, bila sudah ditetapkan maka sesuai aturan mau tidak mau harus mengundurkan diri,” tuturnya.

Mengenai untuk tahapan pengunduran diri Kades ataupun perangkat Desa sendiri. Maka dirinya mengakui harus membuat surat pengajuan pengunduran diri kepada Bupati melalui BPD. Dimana, setelah itu nantinya akan dimusyawarahkan agar nantinya BPD membuat laporan ke bupati melalui camat.

“Setelah itu, diteruskan ke bupati melalui DPMD agar pemberhentian SK Kades dan nantinya baru proses Pj Kades,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura), Ach Zein melalui Komisioner Defisi Tekhnis Penyelenggaraan, Dayat menjelaskan, larangan bagi warga yang nyaleg secara umum tidak membuka praktek akuntan dan penyedia barang dan jasa negara. Termasuk, tidak sedang menjabati sebagai Kepala Desa (Kades) atau BPD maupun lain sebagainya.

“Kalau bacaleg seorang Kades dan BPD maka harus mndur. Sebab, mereka digaji dari sumber keuangan Negara dan tentunya tidak diperbolehkan,” pungkasnya. (HS-03)

Komentar
Loading...