Polres Muba Ikuti Video Conference Kapolri dan Kemensos

    205
    Bupati Kabupaten Musi Banyuasin H Dodi Reza Alex diwakili Plt Kepala Dinas Sosial Muba Drs H Muhammad Jaya bersama Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti SE MSi mengikuti video conference dengan Kapolri Prof H Tito Karnafian PhD dan Menteri Sosial RI Dr Agus Gumiwang Kartasasmita MSi, Jumat (11/1/2019), bertempat di Ruang Command Center Polres Muba.
    Advertisement

    Silampari Online,

    MUSI BANYUASIN – Bupati Musi Banyuasin H Dodi Reza Alex diwakili Plt Kepala Dinas Sosial Muba Drs H Muhammad Jaya bersama Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti SE MSi mengikuti video conference dengan Kapolri Prof H Tito Karnafian PhD dan Menteri Sosial RI Dr Agus Gumiwang Kartasasmita MSi. Bertempat di Ruang Command Center Polres Muba, Jumat (11/1/2019).
    Kegiatan video conference itu untuk menyaksikan penandatangan nota kesepahaman yang ditandatangani Kapolri dan Menteri Sosial RI tentang penanganan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.
    Terkait MoU Kapolri dengan Kemensos itu, Plt Kepala Dinas Sosial Muba Drs H Muhammad Jaya mengatakan kedepan Pemkab Muba akan berkoordinasi dengan Jajaran Polres Muba untuk pengamanan penyaluran bantuan sosial di Bumi Serasan Sekate. Diantaranya penyalurah bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana di Muba ada sekitar 22.000 Keluarga Penerima Manfaat (PKM).
    “Dalam waktu dekat kita akan menerima Surat Satgasnya (pengamanan penyaluran bansos),” ujar Jaya.
    Dikatakannya, dari jumlah 22.000 KPM tersebut tiap tahun akan berkurang menurut pemutakhiran data yang dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh 113 orang Pendamping PKH di Muba.
    “Kita harapkan kerjasama pengamanan penyaluran bantuan sosial ini dapat berkelanjutan,” ucapnya.
    Senada, AKBP Andes Purwanti SE MSi mengatakan jajaran kepolisian siap mengamankan penyaluran bantuan sosial di Muba, dan akan turut serta memverifikasi data masyarakat yang mendapat bantuan PKH.
    “Dengan kerjasama ini semoga dapat meminilisir tindakan ataupun penyimpangan yang tidak kita harapkan,” kata Kapolres Muba.
    Adapun sambutan Menteri Sosial dalam acara penandatangan MoU di Jakarta ini mengungkapkan untuk bantuan sosial (bansos) tahun 2019 pemerintah pusat melalui Kemensos menganggarkan Rp. 54,3 Triliun yang dibagi dari beberapa program diantaranya, PKH, bansos bencana alam, bencana sosial, beras sejahtera, bantuan kelompok usaha bersama, rumah tidak layak huni, penyandang disabilitas, tuna susila, bansos lanjut usia, dan bansos komunitas adat terpencil.
    “Anggaran Bansos akan terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan bertambah jumlah penerima bantuan PKH, saat ini di Indonesia ada sekira 10 Juta KPN, di tahun 2020 angka tersebut dinaikan menjadi 15,6 Juta KPN. Semakin meningkatnya anggaran Bansos merupakan bukti pemerintah terhadap agenda memerangi kemiskinan dan perlindungan bagi masyarakat yang bermasalah dengn sosial,” tuturnya.
    Dikatakannya Kemensos berkomitmen terus membenahi penyelenggaraan program pembangunan sosial agar terciptanya pelayanan publik yang baik dalam konsep bantuan sosial.
    “Kami yakin sinergi Kemensos dan Polri mendorong penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial yang aman, dan terlindungi dari segala bentuk penyimpangan,” imbuhnya.
    Sementara itu Prof H Tito Karnafian PhD mengucapkan apresiasi dan terima kasih karena telah mempercayai Polri membantu mengamankan penyaluran bantuan sosial.
    “Presiden betul-betul memberikan atensi yang sangat besar untuk memerangi kemiskinan dengan menganggarkan dana yang besar. Untuk itu perlu kesinergian kita agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran,” ucap Kapolri.
    Ia juga mengatakan Pemerintah Pusat akan membentuk Satgas terkait pengamanan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ini.
    “Kita siap membantu Kemensos mencegah permasalahan hukum jika terjadi penyimpangan, dan membantu menyampaikan program-program bantuan sosial yang transparan kepada publik,” pungkas Tito.(KHS-02)