PPK dan KPPS Dapat Teguran Tertulis

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : BADRI/HARIAN SILAMPARI</div></small> Ketua komisi pemilihan umum kabupaten Rejang Lebong Drs Restu S Wibowo

Silampari Online,

REJANG LEBONG  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong (RL) memberikan teguran tertulis kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 5 wilayah kecamatan. Serta KPPS di wilayah Kecamatan Curup Tengah. Keputusan dan kebijakan tersebut diberikan lantaran karena diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Muat Lebih

Diungkapkan Ketua KPU Kabupaten RL Drs. Restu S. Wibowo kemarin Senin (17/6) hal tersebut juga berdasarkan surat Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) Kabupaten RL. Anggota PPK di lima kecamatan tersebut, masing-masing PPK Kecamatan Selupu rejang, Curup Utara, BUR, PUT dan Kecamatan Curup Selatan. Serta anggota KPPS di wilayah Kecamatan Curup Tengah.

Dari surat Bawaslu, sambung Restu, diduga jajaran KPU RL tersebut melakukan pelanggaran kode etik. Karena tidak memberikan dokumen DA KPU di tingkat kecamatan dan CKPU di tingkat TPS kepada pengawas pemilu sesuai tingkatannya. Meskipun pada akhirnya memberikan dokumen tersebut, namun tidak pada waktu yang sudah ditentukan.

“Dianggap sebagai dugaan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Rejang Lebong. Makanya kita tindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan untuk dilakukan klarifikasi. Apakah memang benar atau tidak dan bagaimana kronologis versi PPK maupun versi KPPS,”  terang Restu

Setelah dilakukan pemanggilan dan klarifikasi, tambah Restu, diketahui memang dokumen DA KPU di tingkat kecamatan dan CKPU di tingkat TPS kepada pengawas pemilu sesuai tingkatan diberikan diluar waktu yang ditentukan alias terlambat. Dari hasil klarifikasi inilah KPU RL sudah memberikan surat teguran tertulis.

” Dari hasil klarifikasi, kita menindak lanjuti dengan memberikan teguran secara tertulis. Serta melakukan upaya pembinaan kepada penyelenggara terkait di jajaran kita. Harapannya kedepan, para penyelenggara pemilu, baik tingkat PPK maupun PPS hingga ke KPPS bisa melaksanakan tugas lebih profesional lagi. Surat teguran tertulis tersebut sudah ditembuskan juga ke KPU Provinsi Bengkulu maupun Bawaslu,” singkat  Restu.(HS-06)