PT Galempa Dilarang Bebaskan Lahan

Silampari Online,

EMPAT LAWANG – PT Galempa Sejahtera Bersama (PT GSB) tidak diperkenankan lagi melakukan pembebasan lahan (membeli lahan milik masyarakat) di wilayah izin lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, karena masa izin lokasi perusahaan itu sudah habis masa berlaku.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Empat Lawang, M Mursadi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, surat pemberitahuan kepada pihak perusahaan sudah disampaikan melalui surat yang disampaikan kepada perusahaan itu tertanggal 25 September 2018, tahun lalu.

“Kalau tidak salah, izin lokasi mereka habis per akhir 2017 lalu. Makanya kita sampaiakan surat ke mereka untuk tidak lagi melakukan pembebasan lahan masyarakat lagi,” kata Mursadi saat dibincangi wartawan, Selasa (9/7/2019).

Disampaikannya, pihak perusahaan bisa kembali membebaskan lahan jika mereka membuat izin baru. “Bukan perpanjangan loh, tapi membuat izin baru, bisa menggunakan perusahaan yang sama tentu dengan mengikuti prosedur yang berlaku dan Infonya saat ini mereka sedang mengurus itu,” ungkap Mursadi.

Pihaknya sendiri terang Mursadi, berharap pihak perusahaan dapat melanjutkan kembali aktivitas mereka di Kabupaten Empat Lawang. Sebab, mesti diakui keberadaan PT GSB di Kabupaten Empat Lawang telah menghidupkan perputaran ekonomi, khususnya di wilayah Kecamatan Ulu Musi dan sekitarnya.

“Sayang kalau tidak diteruskan, setidaknya mereka telah menghidupkan perekonomian masyarakat,” cetusnya.

Setahu dirinya lanjut Mursadi, PT Galempa sudah membebaskan lahan masyarakat seluas 1.800 hektar, namun yang sudah dibuka perkebunan hanya 600-an hektar. Salah satu kendala berdasarkan pengakuan mereka saat membuka lahan antaralain, permasalahan klaim lahan dalam hal ini lahan yang sudah dibebaskan ternyata ada pihak lain yang klaim.

“Selain itu, akses ke lahan perkebunan yang sering terhambat karena terkendala lahan yang belum dibebaskan atau lahan milik masyarakat,” terangnya.

Terkait adanya protes masyarakat yang menilai pihak PT GSB masih melakukan aktivitas pembukaan lahan, menurut Mursadi itu boleh saja asal lahan yang mereka buka dibebaskan sebelum izin lokasi mereka habis.

“Kalau lahan yang dibebaskan 2015 lalu misalnya, itu boleh. Yang tidak boleh, mereka membeli lagi lahan sementara izin lokasi mereka sudah habis,” tukasnya. (HS-05)