Ratusan APK Dibongkar Paksa

94
FOTO : RAHMAT/KONTRIBUTOR HARIAN SILAMPARI
BONGKAR : Tumpukan alat peraga kampanye (APK) setalah dibongkar paksa karena dianggap melanggar aturan yang sebelumnya dipasang di jalur hijau atau masuk ke dalam daerah milik jalan (DMJ) sepanjang Jalinsum wilayah Kabupaten Muratara, Senin (18/2).
Advertisement

Silampari Online,

MURATARA – Ratusan alat peraga kampanye (APK) yang dianggap melanggar aturan di sepanjang jalan lintas sumatera (Jalinsum) wilayah Kabupaten Muratara ditertibkan, Senin (18/2).

Penertiban APK tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Muratara bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), maupun pihak TNI dan Polri.

Adapun APK yang ditertibkan yakni di sepanjang jalur hijau atau yang masuk ke dalam daerah milik jalan (DMJ) mulai dari perbatasan antara Kabupaten Muratara dengan Provinsi Jambi hingga perbatasan antara Kabupaten Muratara dengan Kabupaten Musi Rawas.

Ketua Bawaslu Muratara, Munawir menyampaikan, sebelumnya telah dihimbau kepada seluruh partai politik maupun peserta Pemilu 2019 agar menertibkan APK yang melanggar aturan terutama di sepanjang Jalinsum.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, bahwa di sepanjang Jalinsum itu ada aturan yang melarang peserta Pemilu 2019 memasang APK, yakni di jalur hijau atau dalam daerah milik jalan (DMJ),” jelasnya.

“Himbauan pertama tanggal 7 Februari, telah kami sampaikan kepada seluruh peserta Pemilu 2019, agar segera menerbitkan APK yang berada di jalur hijau dan dalam DMJ, kemudian tanggal 11 Februari kami adakan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan partai politik dan stakeholder terkait tentang penertiban APK,” katanya.

Setelah pihaknya memberikan tenggang waktu agar peserta Pemilu 2019 menertibkan APK hingga tanggal 17 Februari 2019, namun masih ada peserta Pemilu yang tidak mengindahkan himbauan Bawaslu, sehingga dilakukan pembongkaran paksa.

“Sesuai jadwal yang kami berikan, kalau sampai tanggal 17 Februari 2019 pukul 24.00 WIB belum ditertibkan, maka akan kami bongkar paksa, dan hari ini (kemarin) ada ratusan APK yang kami bongkar dan nantinya akan dimusnahkan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Muratara, Firdaus menjelaskan, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muratara Nomor 14 Tahun 2017 dijelaskan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

“Pada Pasal 7 huruf (a) dan (b), setiap kegiatan masyarakat yang mengganggu keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat lain, nah terkait APK di sepanjang Jalinsum ini tentu ada kaitannya,” kata dia.

Menurut Firdaus, dalam Perda tersebut bahwa pemasangan APK yang berada di jalur hijau atau masuk dalam DMJ di sepanjang Jalinsum wilayah Muratara merupakan bagian dari mengganggu keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

“Kami rasa semua pihak harus mengerti dengan aturan ini, terutama partai politik dan peserta Pemilu 2019, karena masih banyak tempat-tempat yang diperbolehkan memasang APK dibandingkan tempat yang dilarang, jadi harap dimaklumi,” imbuhnya. (KHS-01)