Satu Untuk Semua

Sosialisasikan Verifikasi dan Validasi data terpadu penanganan Fakir Miskin

Silampari Online,

REJANG LEBONG – Dinas Sosial ( Dinsos ) melakukan sosialisasi verifikasi dan validasi data terpadu penanganan Fakir miskin dan Orang tidak mampu. Guna mengoptimalkan basis data dan mensinergitaskan amanah UU Nomer 13 tahun 2011 ( Penanganan Fakir Miskin ) di Kabupaten Rejang Lebong. Bertempat di ruang pola setdakab Rejang Lebong kamis (8/11). Pesertanya Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan Kepala Desa 156 desa/kelurahan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, Zulfan Efendi dikonfirmasi disela-sela sosialisasi verifikasi dan validasi data terpadu mengatakan, diadakannya sosialisasi, untuk ketersediaan data KKS ( Kartu Keluarga Sejahtera ) Dan BDT ( Basis Data Terpadu ) secara valid, akurat dan up to date dengan melibatkan banyak stik holder, OPD, Kecamatan dan pemerintahan desa .
“ Diharapkan dari kegiatan ini, Kepala Desa / Lurah berpatisipasi aktif kompeten. Data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai keadaan sebenarnya di lapangan, termasuk verifikasi dan validasi data terpadu 21.465 jiwa penerima BPNT walaupun data terbarunya saat ini sebanyak 17.600 jiwa. Data di lapangan yang diperoleh nantinya benar-benar valid dan tepat sasaran,“ terang Zulfan.
Sementara itu, Assiten II bidang perekonomian dan pembangunan setdakab Rejang Lebong Zulkarnain SE mewakili Bupati Rejang Lebong memaparkan, dalam rangka melakukan kegiatan yang memiliki nilai ibadah tinggi yang menjadi kebijakan prioritas Pemda tahun 2018 ada tiga, semua harus tahu dan komitmen.yaitu 1.Pengurangan Kemiskinan, 2 Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan, 3. Pembangunan Ekonomi . Tingkat kemiskinan Kabupaten menurut data base yang ada yakni nomor urut 5 dari 10 kabupaten/kota seprovinsi Bengkulu.
“Dari sosialisasi dan verifikasi dan vasilidasi data terpadu penanganan kemiskinan diharapkan data yang diperoleh nantinya merupakan data-data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Program dikucurkan pemerintah dapat menyentuh masyarakat membutuhkannya.
Dilibatkannya BPS dalam sosialisasi verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, sambung Zulkarnain, semata-mata tahu perhitungan dan data kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tidak meleset guna melakukan interfensi indikator-indikator kemiskinan dengan harapan tingkat kemiskinan bisa menurun sesuai rencana Pemkab Rejang Lebong.
“ BPS mempunyai data kemiskinan sejak tahun 2005 dan berlanjut hingga saat ini, sehingga data inipun tentunya dapat disinkron dengan baik dari data-data yang ada,“ singkat Zulfan Efendi. (HS-06)

Komentar
Loading...