Tunggu Verifikasi Fasilitas Trans Pengganti

  • Whatsapp
Plt Kepala Disnakertrans Kabupaten Mura, Riswan Efendi

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Proses penyelesaian konflik transmigrasi Desa Sungai Naik yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Rawas (Mura) hampir rampung. Kini hanya tinggal menunggu verifikasi kepemilikan tersebut.

Muat Lebih

Kepastian ini disampaikan, Plt Kepala Disnakertrans Kabupaten Mura, Riswan Efendi saat diwawancarai Harian Silampari, Selasa (24/6) di ruang kerjanya.

Dijelaskannya, bahwa dalam penyelesaian masalah transmigrasi Sungai Naik tengah dalam verifikasi trans pengganti atau kepemilikan fasilitas trans mulai dari perumahan, lahan pekarangan, lahan lahan LU1 oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

“Untuk verifikasi ini sudah dilakukan sejak tiga bulan terakhir dan kini kami masih menunggu hasil verifikasinya,”jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa dalam penyelesaian permasalahan ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura sudah menurunkan tim dan melayangkan surat kepada camat dan Kades untuk memverifikasinya.

“Untuk lahan transmigrasi Sungai Naik yang masih tersedia seluas 66 hektar untuk dikeluarkan LU1 bagi 88 KK warga yang menghuni trans tersebut,”terangnya.

Menurutnya, untuk saat ini masyarakat sudah menyetujui dan menerima dan hanya tinggal menunggu verifikas ulang untuk kepemilikan trans pengganti agar lahan bisa digarap dan rumah yang rusak dapat diperbaiki.

“Terpenting masyarakat untuk nama-nama kepemilikan trans pengganti ini harus ada di tempat. Sebab, bila tidak ada maka bisa dilakukan pergantian,” bebernya.

Hanya saja, pihaknya menyayangkan sejumlah fasilitas transmigrasi Sungai Naik khususnya bangunan rumah sudah mulai rusak akibat tidak dihuni oleh pemiliknya. Sehingga, bilamana nantinya verifikasi sudah selesai maka akan dinaikkan nota dinas kepada bupati untuk dikeluarkan surat keputusan (SK) agar tidak diakui oleh orang lain atau oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Pada dasarnya bila sudah dikeluarkan SK oleh Bupati dalam kepemilikannya maka eks transmigrasi ini bisa dikelola. Sehingga, dengan begitu diharapkan fasilitas transmigrasi bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan produktifitas ekonominya,”pungkasnya. (HS-03)

banner 468x60