1000 Unit RTLH Direhab

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : KRISMANTO/HARIAN SILAMPARI</div></small> Kepala Disperkim Kabupaten Mura, H Nito Maphilindo

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Sedikitnya seribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Bumi Lan Serasan Sekantenan ini diusulkan untuk direhab oleh pemerintah tahun 2019 ini. Dimana, langkah ini dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan rumah sehat.

Muat Lebih

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Mura H Nito Maphilindo melalui Kabid Perumahan Abu Hanifah mengatakan, untuk program RTLH dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dana alokasi khusus (DAK) dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

“Untuk tahun depan kita ajukan seribu kuota rehab RTLH yang tersebar di 14 Kecamatan yang ada di Mura,”jelas Abu kepada Harian Silampari, beberapa Harian Silampari Senin (7/1).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa untuk sasaran penerima bantuan ini diakui telah ada berdasarkan pengajuan dan pendataan yang dilakukan. Terutama di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.

“Untuk tiga tahun terakhir ini kita sudah melaksanakan program yang sama. Karena memang, secara untuk rehab dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada,”terangnya.

Menurutnya, sejak 2015 lalu setidaknya sudah sebanyak 1.587 unit rumah yang dikategorikan RTLH sudah direhab. Sehingga, kedepan ditargetkan agar setiap tahunnya program tersebut bertambah.

“Kita bertahap melakukannya, mengingat jumlah kuota yang ada tidak sebanding dengan jumlah rumah yang harus direhab,”tuturnya.

Menurutnya, ada beberapa kompenen yang mendukung rumah tersebut dianggap tidak layak huni atau dalam kondisi bangunan rumah rusak parah, sedang dan ringan meliputi atap, dinding serta lantai. Termasuk luasan bangunan serta pencahayaan tidak ada.

“Jika kondisi rumah tersebut seperti itu maka imbasnya akan mengakibatkan lingkungan perumahan itu tidak sehat untuk dihuni. Sehingga, dengan adanya program RTLH dapat membantu masyarakat memiliki rumah layak huni,”ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura, Mahmud mendesak kedepan penuntasan bedah rumah tidak hanya melalui dana APBD ataupun APBN saja. Melainkan menggandeng pihak ketiga untuk membantu program tersebut.

“Kita juga berharap agar penerima bantuan bedah rumah memang warga miskin. Jangan sampai, bantuan tersebut tidak tepat sasaran seperti yang tidak diinginkan,”pungkasnya. (HS-03)