12 Kelompok Dapat Bantuan Pemerintah

RAPAT : Pelaksanaan rapat pertemuan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kegiatan KRPL, PUPM dan LPM di aula kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang, Selasa (15/10/2019). Foto : Fahrurozi/HS.

SILAMPARI ONLINE, EMPAT LAWANG – Sebanyak 12 kelompok penerima bantuan pemerintah tahun anggaran 2019, mengikuti rapat pertemuan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan tiga kegiatan di aula kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang, Selasa (15/10/2019).

12 Kelompok penerima bantuan pemerintah tersebut, antara lain 5 kelompok penerima bantuan kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), 4 kelompok pengembang usaha pangan masyarakat (PUPM) dan 3 kelompok kegiatan lumbung pangan masyarakat (LPM).

Muat Lebih

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang, Marwan Effendi menjelaskan, dari tiga kegiatan yang dijalankan 12 kelompok tersebut, dua kegiatan merupakan kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Yakni, kegiatan KRPL dan PUPM.

“Untuk kegiatan KRPL dan PUPM, itu merupakan kegiatan lanjutan. Kalau LPM itu baru tahun ini dilaksanakan,” terang Marwan kepada Harian Silampari, usai pelaksanaan rapat.

Diapun memamparkan, kegiatan KRPL bertujuan untuk menjamin ketersedian bahan pangan rumah tangga secara terus-menerus (berkesinambungan, red), dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada, termasuk lahan pekarangan rumah. Sementara PUPM adalah, kegiatan memberdayakan kelompok usaha masyarakat seperti Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau lembaga usaha masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pangan.

“Tujuan kegiatan PUPM ini, untuk menyerap hasil pertanian masyarakat dengan harga yang mengutungkan petani terutama bahan pangan pokok dan strategis, kemudian mengelolah hasil pertanian itu dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Misalnya beras, mereka hanya boleh menjual dengan harga yang sudah ditetapkan yakni Rp8,5 ribu per kilo,” paparnya.

Dalam mengelolah kegiatan PUPM, lanjut Marwan, kelompok penerima bantuan pemerintah ini diberi anggaran Rp160 juta pada awal kegiatan. Dengan rincian anggaran itu, untuk membeli hasil pertanian dari petani Rp100 juta dan Rp60 juta untuk biaya kegiatan.

“Rp60 juta itu biaya kegiatan yang sifatnya habis pakai. Jika pelaksanaan kegiatanhya tidak ada kendala, tahun berikutnya kelompok penerima akan diberikan lagi lanjutan bantuan sebesar Rp60 juta untuk biaya kegiatan dan mereka wajib menyampaikan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan,” jelasnya.

Sementara itu lanjut Marwan, untuk kegiatan lumbung pangan masyarakat (LPM), merupakan kegiatan pemberdayaan lumbung pangan yang dikelolah masyarakat petani. Tentu saja, LPM yang menerima bantuan, sebelumnya sudah dibantu atau telah memiliki bangunan lumbung pangan.

“Mereka menerima bantuan hibah Rp50 juta pertahun. Dalam pengelolaannya menggunakan sistem 40 persen berbanding 60 persen gabah yang dibeli dari petani, 40 persen gabah harus tetap tersedia di dalam lumbung, 60 persen boleh diusahakan diambil keuntungannya,” terang Marwan.

Semua bantuan, kata Marwan, baik itu KRPL, PUPM dan LPM disalurkan langsung dari pemerintah provinsi ke kelompok penerima bantuan langsung ke rekening kelompok. Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang, hanya sebagai pihak pembimbing atau pendamping.

“Kita hanya pendamping, semua urusan masalah keuangan dalam tiga kegiatan itu ada di pihak provinsi. Harapan saya, kelompok penerima bantuan dapat benar-benar mengelolah bantuan itu dengan baik, sehingga tercapai kesejahteraan yang sesungguhnya,” tandasnya. (HS-05)

Penulis : Fahrurozi
Editor : …
Redaktur : Agus Hubya Handoyo