13 Pekerja Jadi Korban Kecelakaan Kerja

Kepala Koorwil Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah MLM Disnakertrans Provinsi Sumsel, Aniek Wijayanti (Foto Rabu 6-11-2019)

SILAMPARI ONLINE,

MUSI RAWAS– Sepanjang sepuluh bulan ditahun 2019, sedikitnya ada 13 pekerja di sejumlah perusahaan mengalami kecelakaan kerja. Dimana, hal ini disebabkan karena penerapan alat pelindung diri (APD) yang belum maksimal.
Hal ini disampaikan Kepala Koordinator Wilayah (Koorwil) Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Rawas (Mura), Muratara dan Lubuklinggau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Aniek Wijayanti saat diwawancarai Harian Silampari, beberapa hari yang lalu diruang kerjanya.

Muat Lebih

Dijelaskannya, bahwa untuk saat ini setidaknya terjadi 13 kasus kecelakaan kerja yang dialami para pekerja di sejumlah perusahaan terdiri dari PT Djuanda Sawit, PT Bumi Beliti Abadi (BBA) dan PT Lonsum Gunung Bais Estate.
“Untuk kecelakaan kerja ini tidak ada yang berat melainkan kecelakaan kerja ringan seperti tertimpa pelepa sawit hingga tulang rusuk terbentur pipa,”jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa, hampir setiap tahun kasus kecelakaan kerja ini selalu terjadi. Dimana, hal ini terjadi akibat humam eror dan penerapan APD yang belum maksimal.
“Kalau tahun 2018 yang lalu ada 3 pekerja meninggal dunia karena mengalami kecelakaan kerja. Sedangkan, kalau tahun ini tidak sampai menelan korban jiwa,”terangnya.

Menurutnya, ketika ada kecelakaan kerja maka perusahaan wajib memberikan pertolongan sekaligus pendampingan pengobatan hingga pemberian santunan apabila meninggal dunia.
“Ketika terjadi kecelakaan kerja maka perusahaan bertanggung jawab memberikan pendampingan pengobatan hingga bisa pulih kembali,”bebernya.

Mengenai upaya untuk menekan atau mengurangi kasus kecelakaan kerja sendiri. Maka pihaknya mengakui telah mengupayakan pembinaan bagi panitia pembina K3 di setiap perusahaan yang beroperasi diwilayah Bumi Lan Serasan Sekentenan.
“Kami imbau setiap perusahaan dapat memaksimalkan fungsi APD sebelum melaksanakan tugas pada pekerjanya masing masing,”ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura, Hendra Kesuma mendesak agar Koorwil Pengawasan Tenaga Kerja untuk daerah Mura dapat melakukan pengecekan APD setiap perusahaan secara berkesinambungan apakah sesuai memenuhi standar ataupun tidak.
“Pengecekan ini penting dilakukan guna mengetahui standar APD disetiap perusahaan tersebut. Jangan sampai, perusahaan yang beroperasi di Mura mengabaikan hak-hak kewajibannya sesuai Undang-Undang tenaga kerja,”pungkasnya.

Laporan : Krismanto
Editor : Agus Hubya H