Satu Untuk Semua

2019, Anggaran DD-ADD Mengalami Kenaikan

19

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) memastikan untuk anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 mendatang mengalami kenaikan. Dimana, kenaikan dana tersebut mencapai 14,5 persen dari tahun sebelumnya.

“Untuk tahun depan DD dan ADD Mura mengalami kenaikan. Dimana, untk DD tahun 2019 sebesar Rp191.128.612.000 dari tahun 2018 Rp166.793.219.00 atau 14,5 persen,”jelas Kepala DPMD Kabupaten Mura, H Mefta Jhoni kepada Harian Silampari, Rabu (5/12).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, kendati DD naik namun untuk prioritas penggunaan tahun 2019 masih menunggu Peraturan Mentri Desa (Permendes) yang saat ini dalam proses. Sehingga, bila selesai maka bisa menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai penggunaan dana tersebut.

“Kalau arahan dari Presiden ketika Rapat Koordinasi (Rakor) di Bali untuk DD tahun 2019 lebih banyak pada penggunaan pemberdayaan masyarakat. Namun, untuk fisik masih bisa direalisasikan sepanjang dibutuhkan masyarakat,”terangnya.

Menurutnya, dengan naiknya DD tahun 2019 maka proses pembangunan di tingkat Desa akan semakin mengalami peningkatan. Terutama, dalam sektor fisik, pemberdayaan masyarakat maupun lain sebagainya.

“Kalau untuk kenaikan ditingkat Desa masih belum dihitung. Namun, secara pagu anggaran daerah Mura mengalami kenaikan,”bebernya.

Mengenai untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri. Maka mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mura ini mengakui juga mengalami kenaikan. Dimana, bila tahun 2018 ADD mencapai Rp122.461.703.900 maka ditahun 2019 naik menjadi Rp103 miliar.

“Kalau ADD sebagian besar untuk tunjangan penghasilan tetap (Siltap) perangkat Desa. Sedangkan, kalau DD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Hj Zairida akan memberikan pendampingan dalam pengelolaan DD sesuai nawacita sebagai penunjang pembangunan.

“Kami sudah berkomitmen untuk bersama-sama mengawal DD agar betul-betul terealisasi dengan baik. Sebab banyak laporan yang masuk dalam pengelolaan DD dan nanti akan kami klarifikasi serta hasilnya akan diteruskan ke APIP atau aparat penegak hukum,”pungkasnya. (HS-03)

Komentar
Loading...