30 Warga Mura Berangkat Jadi TKI

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : KRISMANTO/HARIAN SILAMPARI</div></small> Plt Kepala Disnakertrans Kabupaten Mura, H Yapan Selamat.

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Rawas (Mura) mencatat setidaknya ada 30 warga Bumi Lan Serasan Sekentenan berangkat keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dari jumlah tersebut Negara Malaysia mendominasi sebagai tujuan utama para TKI yang bekerja sebagai Housemaid atau Asisten Rumah Tangga.

Muat Lebih

“Untuk 30 TKI yang berangkat tersebut pada tahun 2018 lalu dan tersebar di beberapa Negara tetangga diantaranya 24 orang ke Malaysia, 5 orang ke hongkong dan 1 lainnya ke Negara Taiwan Cina,”jelas Plt Kepala Disnakertrans Mura, H Yapan Selamat kepada Harian Silampari, Minggu (6/1).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, untuk proses pengurusan oleh para calon TKI didampingi petugas PJKTI datang ke Disnaker. Bahkan, sebelum dilakukan kelengkapan berkas maka pihaknya menanyakan calon TKI tersebut dibawah tekanan atau tidak. Sebab, bila karena terpaksa maka tidak dikeluarkan rekomendasinya.

“Untuk kelengkapan berkas calon TKI sendiri kita melakukan pengecekan mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, izin orang tua dan terakhir perjanjian penempatan wilayah kerja hingga proses akhir pembuatan paspor,”terangnya.

Menurutnya, untuk pembiayaan keberangkatan para calon TKI dipinjamkan oleh PJTKI yang bersangkutan. Namun, setelah bekerja nanti baru dilunasi melalui pemotongan gaji. Sedangkan, untuk masa kontrak variatif 2-3 tahun.

“Biasanya bilamana masa kerja TKI tersebut habis kontrak maka harus pulang ke Indonesia agar tidak dideportasi. Walaupun ada perpanjangan kontrak maka harus membuat paspor atau visa baru,”tuturnya.

Mengenai adanya laporan tindak kejahatan ataupun kekerasan terhadap TKI yang ada diluar negeri tersebut. Maka dirinya mengakui belum menerima laporan tindak apapun yang merugikan TKI.
“Untuk masalah TKI kita selektif dengan melihat dari Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri guna menelusuri dan memastikan PJTKI tersebut terdaftar. Sebab, bila ilegal maka tidak kita rekomendasikan,”paparnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mura, Aliudin meminta agar Disnakertrans melakukan pengawasan intensif terhadap PJTKI yan?g memberangkatkan para TKI Mura. Jangan sampai nantinya sulit melakukan komunikasi atau terjadi hal yang merugikan para TKI.
“Kita harapkan pihak PJTKI juga memenuhi kewajiban para TKI. Jangan sampai hanya pemberangkatan yang dilakukan tetapi pengawasan lainnya tidak ada. Apalagi, tidak mendapatkan hak-haknya sebagai TKI,”pungkasnya. (HS-03)