oleh

Baru Tiga Kecamatan Menentukan Adat dan Budaya Untuk Dilestarikan

Silampari Online 

MUSI RAWAS- Setelah dibentuk pada 2019, dan melakukan pendataan di 2020, maka di 2021 ini pengurus Lembaga dan Penasihat Adat akan fokus untuk menentukan adat istiadat dan budaya yang akan dikembangkan dan dilestarikan. Sebab, sejauh ini baru tiga Kecamatan yang sudah menentukan adat dan budaya untuk dilestarikan.

Hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rasas (Mura), Syamsul Djoko Karyono melalui Kasi Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Emiliana, Senin (29/3/2021).

Dikatakannya, untuk menentukan adat maupun budaya yang akan dikembangkan, maka lebih dulu melalui proses musyawarah bersama yang melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Disbudpar Kabupaten Mura.

“Tahun 2021 ini lembaga dan penasehat adat akan mulai menentukan adat istiadat dan budaya apa yang akan dilestarikan, sehingga lebih fokus dan cepat pelestariannya,”terangnya.

Menurutnya, lembaga dan penasehat adat sendiri telah dibentuk tahun 2019 lalu melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, dan kemudian di 2020 lalu, seluruh lembaga dan penasehat adat telah menyampaikan laporan dan pendataan per tiga bulan sekali.

“Walaupun sudah dibentuk dan ada orangnya, tapi hasil belum jelas, untuk ciri khas di Mura. Sehingga, tahun ini mereka berusaha bagaimana caranya adat di Desa/Kelurahan da  Kecamatannya bisa terangkat dan terpublikasikan,”paparnya.

Kemudian, sejauh ini baru tiga Kecamatan yakni Megang Sakti, Muara Beliti dan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) yang sudah melakukan musyawarah, untuk menyatukan pikiran dan fokus dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budayanya.

“Baru tiga Kecamatan yang sudah, yakni Megang Sakti, Muara Beliti dan TPK. Musyawarah ini, untuk memfokuskan budaya dan adat yang akan diangkat di 2021. Kita melakukan pendampingan, karena masih ada yang belum paham bagaimana caranya untuk melestarikan adat dan budaya itu,”akunya.

Selain itu, tak hanya fokus melakukan pelestarian adat, namun di 2021 ini juga diharapkan setiap Desa dan Kelurahan agar memiliki peraturan desa (Perdes) tentang pelestatian dan pengembangan adat istiadat dan budaya. Sehingga bisa menjadi payung hukum dan dasar bagi lembaga dan penasehat adat dalam bekerja, mengembangkan adat dan budaya di wilayah masing-masing. (Kris)