Bawaslu Mesti Profesional, Pengamat Ardian Saptawan : Malu Jika Ada Laporan Masyarakat

Pengamat Politik Sumatera Selatan Ardian Saptawan

SILAMPARI ONLINE,

LUBUKLINGGAU – Pengamat Politik Sumatera Selatan Ardian Saptawan mengatakan jika pihak penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU tidak profesional, maka kecurangan-kecurangan akan terus terjadi dalam pilkada.

Bacaan Lainnya

Hal ini diungkapkan Ardian, ketika ditanyai Harian Silampari, mengenai lemahnya niat masyarakat melapor kecurangan kepada penyelenggara. Ardian menegaskan tugas masyarakat hanya membantu saja. Bukan kewajiban dalam melapor kecurangan. Tugas utama menemukan kecurangan yakni Bawaslu begitu juga KPU.
Justru, lanjut pria bergelar doktor ini, jika ada laporan dari masyarakat, Bawaslu dan KPU malu. Karena tidak melakukan pekerjaan secara profesional. Ardian menanyakan berapa persen laporan dari masyarakat ditindaklanjuti ?. Permasalahannya di Bawaslu dan KPU, masyarakat tidak digaji untuk itu (melapor kecurangan,red).
Dosen Pasca Sarjana Muhammadiyah Palembang ini menuturkan, alasan masyarakat cuek adanya kecurangan. Karena mereka tahu, kewajiban itu punya penyelanggara namun tidak melakukan tugas dengan baik.
“Kalaupun masyarakat melapor, hanya beberapa persen saja tindaklanjuti, jangan memutarbalikan fakta, masyarakat tidak salah sama sekali,”tegasnya.
Hal lain yang menjadi persoalan dari KPU maupun Bawaslu, lanjut Ardian, jika ada masyarakat yang mengadu. Maka pihak penyelenggara akan meminta hal seperti, bukti, saksi dan lainnya. Memang benar, untuk dasar laporan harus ada bukti. Namun yang mempunyai hak untuk mendapatkan bukti bukan masyarakat, tetapi penyelenggara.
Dirinya mencontohkan, jika terjadi kecelakaan di jalan, ada masyarakat yang melihat dan melapor, apakah polisi menyuruh masyarakat membawa korban kecelakaan itu ke kantor polisi, tentu tidak, tetapi polisi yang datang ke lokasi. Dan ini contoh yang profesional. Untuk kejadian ini jangan di putarbalikan, jawaban kasarnya masyarakat tidak digaji untuk itu.
“Masyarakat itu membantu, yang aktif ya Bawaslu dan KPU,”terangnya.
Dia menambahkan, KPU dan Bawaslu disumpah secara resmi dan digaji APBN. Sehingga jika mereka berkilah tidak mampu untuk menjangkau adanya dugaan kecurangan, maka managementnya kurang efektif.
Dengan tegas Ardian menuturkan, untuk menemukan adanya kecurangan dalam pesta demokrasi, KPU dan Bawaslu meski bekerja secara kreatif dalam wewenang ruang hukum yang berpihak pada mereka.
Dirinya mengungkapkan, setiap laporan dari masyarakat memang mesti disertai bukti dan saksi, namun yang bertugas mencari itu adalah KPU dan Bawaslu harus menggali itu, dan masyarakat hanya membantu.
“Tidak ditindaklanjuti, karena tidak lengkap, nah untuk melengkapi itu ya KPU dan Bawaslu,”terang Ardian.
Seperti polisi menangkap penjahat, diintrogasi, dicari buktinya dan apakah penjahat yang mencari bukti,bukan?, tapi polisi. “Logikanya jangan di bolak balik, masyarakat jangan disalahkan, tugasnya ya itu KPU dan Bawaslu,”ungkapnya.(eju)

Sumber : Harian Silampari