Bawaslu Tidak Mungkin Jatuhkan Sanksi Diluar UU Pilkada nomor 10/2016


SILAMPARI ONLINE, JAKARATA
-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak menjatuhkan sanksi terhadap pasangan calon kepala daerah, di luar UU Pilkada Nompr 10/2016. Ranah Pidana kekuatan ada di pihak Kepolisian yang nantinya bisa diproses oleh perangkat hukum yang berlaku dalam hal ini Kejaksan.

“Memang tidak ada sanksi UU Pilkada, yang terkait protokol kesehatan. Bawaslu jelas memungkinkan untuk meneruskan jika ada pelanggar yang ada dalam UU tersebut,” jelas Ketua Bawaslu Abhan Misbah, dalam konfrensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (7/9/2020).

Bacaan Lainnya

Kaitannnya dengan protokol kesehatan yang masih di sejumlah daerah pada saat pendaftaran paslon, tentu bisa dikaitan dengan UU di luar UU Pilkada. “Contohnya untuk kesehatan. Kita tahu ada UU Nomor 6 tahun 2018 yang mengatur tentang Kekarantinaan Kesehatan. Lalu ada UU Nomor 4 tentang Wabah Penyakit Menular,” terangnya.

Di luar konteks itu pun, jika dikaitkan dengan Pidana, ada UU Pasal 212 dan 218. “Kalau konteks itu, sebenarnya juga bisa ke peraturan yang berlaku. Kan ada Permenkes atau Kepmenkes. Kedekatan regulasi itu yang lebih ideal,” jelas Abhan.

Sekali lagi, sambung Abhan, konteks pelanggaran pada saat pendaftaran calon dengan kerumunan, hingga melibatkan kerumunana massa pada saat pandemi Virus Corona, di luar konteks UU Pilkada sebagaimana digariskan.

Lalu apakah dengan kondisi ini Bawaslu lepas tangan, Abhan menegaskan, secara kontekstual Bawaslu telah mengingatkan kepada masing-masing bakal calon termasuk partai politik. “Imbauannya, jangan mengerahkan massa, terapkan protokol kesehatan. Itu intinya!” tegas Abhan. (oke/beb).