Bupati Muratara Berikan Solusi Penuntasan Permasalahan SAD

Anggota DPR RI Eddy Prabwo dan Fauzi Amroh serta Bupati Muratara H Syarif Hidayat serta pejabat Pemkab Muratara foto bersama usai pertemuan

Silampari Online, 
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan solusi permasalahan Suku Anak Dalam (SAD) Kecamatan Nibung terhadap 1.400 hektar lahan yang menjadi sengketa dengan PT London Sumatera. Yakni dengan menyiapkan lahan pengganti untuk masyarakat SAD yang akan digunakan sebagai plasma Perkebunan kelapa sawit.

Bupati Musi Rawas Utara, H. Syarif Hidayat menegaskan pihaknya sudah rapat internal bersama Kepala OPD, staf dan instansi terkait dan Komunikasi PT Lonsum ada keseriusan dalam menyelesaikan sengketa tanah SAD.

Muat Lebih

“Hak rakyat harus dikembalikan, kita siapkan lahan 1400 hektar tersebut dengan dua alternatif nantinya, selain itu adanya biaya jaminan hidup sesuai dengan kesepakatan yang ada dan terakhir lonsum sanggup Rp 300 ribu, “ungkapnya saat rapat dengar pendapat membahas tindak lanjut permasalahan hutan adat dan areal perkebunan SAD Sumatera Selatan di ruang rapat Komisi IV DPR RI (KK IV), Senin (12/2).

Ditambahkan H. Syarif Hidayat, tekhnisnya pihaknya meminta waktu enam bulan dalam menyelesaikan permasalahan tanah tersebut. Tentunya laporan progresnya akan terus dikomunikasikan dengan Komisi IV RI. Lanjutnya, usaha penyelesaian ini bentuk peduli dan sayangnya Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap warganya.

Dia menyatakan selain di SAD pihaknya juga akan menyelesaikan permasalahan tanah di Kecamatan Rawas Ilir serta daerah lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat adat. “Kita pelajari dan kita atasi sesuai prosedur hukum yang ada, kita selesaikan dengan seksama, “utaranya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV RI, Edy Prabowo menyampaikan pihaknya salut dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara hadir langsung bupatinya bersama jajarannya dan para anggota DPRD Kabupaten Muratara.”Artinya ada komitmen yang baik dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah warganya, kita berharap kabupaten ini cepat maju, “utaranya.

Sambung Edy Prabowo, ada tiga keputusan dalam rapat kali ini yakni Komisi 4 DPR RI meminta Dirjen Perkebunan kementerian petanian utk mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi mengatur dan memastikan terlaksananya kewajban pembangunan plasma Perkebunan kelapa sawit sluas 20 persen dr luas izin HGU PT London Sumatra Indonesia Muara Megang, Megang Sakti, Desa Beringin Makmur 1, Mandi Angin, Batu Kucing, Rawas Ilir, Nibung serta daerah lainnya diperuntukkan bagi masyarakat adat.

Komisi 4 DPR RI juga mendukung Pemerintah Kabupaten Muratara menyiapkan lahan untuk masyarakat SAD seluas 1400 hektar yang akan digunakan sbeagai plasma Perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun PT Lonsum ditambah biaya jaminan hidup sesuai dengan kesepakatan.

Tak hanya itu Komisi 4 DPR RI meminta kepada direktur jendral perhutanan sosial bersama Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Prov Sumsel untuk menyelesaikan sengekta terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasam hutan antara masyarakat dengan perusahaan serta kegiatan ilegal lainnya yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Muratara Prov Sumsel. “Tiga keputusan ini saya pantau terus menerus,”pungkasnya. (RIL/HS-12)