Bupati Soroti Penggunaan Dana Bangub

SILAMPARI ONLINE, EMPAT LAWANG – Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad menyoroti penggunaan dana Bantuan Gubernur (Bangub) yang diterima desa setiap tahunnya. Dia minta, agar dana Bangub sebesar Rp 25 juta pertahunnya itu, dapat dipergunakan Pemerintah Desa (Pemdes), sesuai dengan peruntukannya.

“Dana Bangub itu, besarnya Rp 25 juta pertahunnnya. Memang, ada besaran Rp 10 juta, itu merupakan hak kades dalam mengelolahnya, namun sisanya itu harus diterapkan sesuai peruntukannnya,” kata Joncik saat menyampaikan arahannya di acara pelantikan Kades Canggu Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, di Oproom gedung Sekretariat Daerah (Setda) Empat Lawang, Senin (3/1).

Muat Lebih

Disampaikannya, ada item-item dalam pengelolaan dana Bangub yang mesti dipenuhi para Kades, salah satunya membuat plang/papan informasi 10 Program Pokok PKK di desa. Ketua TP PKK Kabupaten Empat Lawang kata Joncik, saat melintas di desa-desa yang tidak ada papan informasi 10 Program Pokok PKK, selalu ‘ngedumel‘ dan mengatakan Kades setempat itu tidak amanah, karena tidak menerapkan dana Bangub sesuai dengan peruntukannya.

“Kades itu pasti dak amanah, dana yang seharusnya dibuat papan plang 10 Program Pokok PKK malah dibelikan dandang, beli kuali, beli panci dan sebagainya,” ujar Joncik.

Menempatkan dana Bangub yang tidak sesuai dengan peruntukannya, terang Joncik, tentu suatu yang salah. Karena itu harus kedepan harus sesuai dengan peruntukannya. “Kalau ada dana untuk kepemudaan, untuk pemberdayaan dan sebagainya, itu harus diberikan, jangan pernah tidak diterapkan sebagai mana mestinya,” ingatnya.

Joncik kembali mengiatkan, jangan sampai penggunaan Dana Desa dan dana Bangub itu tidak sesuai dengan penggunaan. Memang benar,  lanjut dia, saat ini sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara tiga Menteri, Polri dan Kejagung, terkait ditemukannya kesalahan di desa itu penangganannya diserahkan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terlebih dahulu, namun jika berulang, tentu selaku bupati, Joncik menegaskan tidak akan segan menyerahkan permasalahan itu ke aparat hukum.

“Sekali dikembalikan, namun jika kedua kalinya masih terjadi, terpaksa saya serahkan ke Kejaksaan atau Kepolisian. Karena memang boleh Polri dan Kejaksaan untuk tangani temuan itu,” tandasnya. (frz)