DAK Rp38 Miliyar Untuk Irigasi

Silampari Online,

EMPAT LAWANG – Tampaknya angin segar akan mengarah kepada para petani, pasalnya pada tahun anggaran 2018 ini  anggaran untuk pembangunan fisik untuk Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang cukup besar, berada diangka Rp38 miliyar.

Muat Lebih

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang, Syarkowi Rasyid melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang, Dading Purwadi kepada Harian Silampari membenarkan hal tersebut. Menurutnya, dana Rp38 miliyar tersebut bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Empat Lawang, melainkan dari Dana Alokasi Khusu (DAK) pusat.

“Ya, sudah pasti untuk anggaran SDA yang bersumber dari DAK, besaranya Rp38 milyar. Dari anggaran itu diperuntukan pembangunan fisik (peningkatan dan Rehab) irigasi,” katanya di ruang tugasnya, Rabu (28/2).

Dia juga mengakui pada tahun sebelumnya ada beberapa titik irigasi yang mengalami kerusakan seperti irigasi yang jebol, namun tahun ini kerusakan tersebut akan diperbaiki. “Irigasi yang rusak tahun lalu itu memang pembangunan irigasi yang lama sewaktu Empat Lawang masih dalam Kabupaten Lahat,” sambungnya.

Hanya saja kata Dading, peningkatan dan Rehab irigasi yang masuk di Kabupaten Empat Lawang tidak ada yang besar atau yang kecil disetiap kecamatan, melainkan merata, namun dirinya belum begitu paham detail karena masih akan koordinasi kembali dengan Kementerian. “Yang jelas angka dari Dana DAK di angka Rp38 miliyar. Pembangunan nanti merata tiap kecamatan,” imbuhnya. 

Kendati demikian, kedepan pihaknya berencana mengusulkan daerah irigasi (DI) baru ke Kemeterian PU dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Sumber Daya Air, untuk penambahan wilayah DI di Kabupaten Empat Lawang.

“Seperti di Kecamatan Pasemah Air Keruh atau Paiker, di kecamatan itu cuma ada satu DI yakni DI Air Keruh dan itu dikelolah langsung oleh pemerintah pusat. Kita harapkan kedepan, ada satu DI lagi yang nanti pemerintah daerah yang kelolah,” ungkap Dading.

Memang diakui, proses pengajuan DI baru bukanlah perkara yang mudah. Namun demikian, pihaknya akan berusaha untuk mengajukan itu, agar DI yang diusulkan ini dapat diterima oleh pemerintah pusat. 

“Segala persyaratan akan kita ajukan, termasuk data-data pendukung dan melakukan pendampingan saat penyurveian lokasi DI,” tukasnya. (HS-04)