oleh

Deadlock, Gugatan Pilkades Ciptodadi 1 Terus Berlanjut

Silampari OnlineĀ 

MUSI RAWAS- Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ciptodadi 1, dan tiga calon Kepala Desa (Kades) belum menemukan kesepakatan atau deadlock, terkait hasil Pilkades.

“Kesimpulan pada rapat mediasi hari ini (kemarin), belum menemukan kesepakatan, antara panitia Pilkades dan tiga calon Kades yang keberatan atas hasil Pilkades,”kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Ahmadi Zulkarnain, melalui SekretarisĀ  Alexander, saat memimpin rapat mediasi, di ruang rapat DPMD, Jumat (30/4/2021).

Dikatakannya, sesuai dengan tahapan, keberatan tiga calon Kades Ciptodadi 1 akan terus diproses di Pokja Kabupaten. Rapat mediasi yang diselegarakan oleh Pokja Kabupaten belum final, maka jika ada pihak yang masih keberatan maka dipersilakan untuk melakukan keberatan ditingkat lebih tinggi.

“Kalau ada keberatan dengan keputusan pokja Kabupaten, maka silakan ke jenjang yang lebih tinggi,”terangnya.

Terpisah, Calon Kades nomor urut 3, Mohd Diah menyampaikan, dalam rapat yang diselegarakan pokja Kabupaten, waktunya sangat sedikit. Sehingga dirinya belum dapat menyampaikan temuannya.

“Saya akan buktikan ke Pokja Kabupaten, bahwa Pilkades Ciptodadi 1 ada indikasi kecurangan yang melibat oknum panitia, sebab saya yakin dan akan membuktikan bahwa ada permainan pengelembungan suara,”tegas Deol sapaan akrabnya.

Menurutnya, saat pelaksanaan Pilkades dirinya berinisiatif untuk menghentikan pelaksanaan Pilkades. Namun suasana sangat geruh, sebab ratusan orang berkumpul dalam gedung, jika distop pelaksanaan Pilkades maka akan ceos.

“Didalam gedung banyak ibu-ibu, jika sampai ceos, maka akan menimbulkan korban, makanya kami menempuh jalur birokrasi, untuk menghindar korban jiwa,”paparnya.

Ditempat yang sama, Advokat Ayub Zakaria menyampaikan, apa yang ditempuh oleh tiga calon Kades tersebut sudah sangat tepat. Sebab gugatan atau keberatan para calon akan diproses oleh pokja, tidak harus ada kerusuhan yang menelan korban.

“Biarkan berproses, nanti pokja Kabupaten akan melakukan pembuktian, jika memang ada indikasi pidana, maka silakan melanjutkan ke instansi terkait,”pungkasnya. (Kris)