oleh

Demokrat Sumsel Pecat 13 Kader yang Ikut KLB, Mayoritas Caleg Gagal

-Sumsel-47 Dibaca
Palembang-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Selatan memecat 13 orang kader yang ikut hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021.
Mereka dipecat lantaran dinilai tidak mengikuti intsruksi partai, sehingga harus diberikan sanksi tegas.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel MF Ridho mengatakan, 13 kader yang mereka pecat tersebut, mayoritas adalah mantan calon anggota legislatif (caleg) yang gagal pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu.
Meskipun datang ke Deli Serdang untuk menghadiri KLB, mereka dinilai tidak memiliki hak suara.
“Kami sudah buat perjanjian dan tanda tangan di atas materai sebelum KLB. Saat konsolidasi dijelaskan, agar tidak ikut hadir. Namun, mereka tetap ikut. 13 orang itu rata-rata caleg gagal di Pileg 2019 kemarin,” kata Ridho melalui sambungan telepon, Rabu (31/3/2021).
Adapun 13 kader yang dipecat tersebut yakni berinisial GF (mantan Ketua DPC Demokrat Pagaralam), AI (mantan Ketua DPC Demokrat Ogan Ilir) dan HI (mantan Ketua DPC Demokrat Musi Banyuasin).
Kemudian AHA (mantan Sekretaris DPC Demokrat Banyuasin), GM (mantan Ketua DPC Demokrat OKU Timur), SH (Ketua Bakomstra DPC Demokrat OKU Timur) dan PH (kader DPC Demokrat OKU).
Berikutnya, SRU (anggota BPOKKC DPC Demokrat PALI), AH (mantan Ketua DPC Demokrat Musi Rawas), IY (mantan Plt. Ketua DPC Demokrat Mura) dan TY (mantan pengurus DPC Demokrat Muratara).
Kemudian RD (mantan Ketua PAC Demokrat Kecamatan Ilir Timur II Palembang), dan AR (mantan Wakil Ketua DPC Demokrat PALI).
Selain itu, Ridho menyayangkan adanya keterlibatan Marzuki Alie serta Syofwatillah Mohzaib di dalam KLB Deli Serdang tersebut.
Padahal, keduanya berasal dari Sumatera Selatan dan senior di partai Demokrat.
“Biar masyarakat yang memberikan sanksi sosial bagi mereka. Mereka ini begal politik yang merampas demokrasi,” ujar dia.
Para kader yang datang ke KLB, menurut Ridho, beralasan hanya mewakili DPC masing-masing untuk memunuhi kuota.
Akan tetapi, hal itu tetap tak dibenarkan,sehingga Partai Demokrat mengambil tindakan tegas.
‚ÄúTidak mungkin mereka mau berangkat kalau tidak ada yang bayar. Mereka juga di sana tak ada hak suara, hanya memenuhi kuota,” kata Ridho. sumber : compas.com