Di-PHK, Pekerja Lonsum Tuntut Hak

Aziz : Pihak Perusahaan Sama Sekali Tidak Ada Rasa Kemanusian

SILAMPARI ONLINE,

Bacaan Lainnya

RAWAS ILIR-PT Lonsum di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 14 orang, berbuntut panjang. Pasalnya, perusahaan sawit itu tidak memberikan hak haknya kepada pekerja yang di-PHK.

“Kami 14 pekerja menuntut agar hak-hak kami di selesaikan jika tidak kami siap bergerak menutup aktivitas kantor estate mentari kulim,” tegas Irwandi Koordinator Pekerja kepada Silampari Online, Kamis (23/1/2020).


Pihak pekerja yang di-PHK masih bertoleransi memberikan waktu agar perusahaan Lonsum segera diadakan pertemuan selanjutnya.

“Kami masih menunggu itikad baik dari perusahaan agar pertemuan selanjutnya oleh kades, jika tidak selesai kami bergerak,” tandasnya.

Dilanjutkan Wiwin Saputra yang juga menjabat sebagai wakil 1 Pengurus Cabang Serikat pekerja SPPP SPSI Muratara. Dia menyampaikan, kekecewaan terhadap apa yang dilakukan pihak perusahaan terhadap pekerja.
“Kami mendesak perusahaan untuk segera mengangkat 14 pekerja tersebut menjadi karyawan tetap. Atau jika memang tidak lagi mau memakai pekerja tersebut haruslah diberikan hak hak nya sesuai dengan peraturan UU ketenagakerjaan nmor 13 tahun 2003. Yaitu diberikan pesangonnya,” terangnya.

Wiwin juga menyampaikan jika dua kali pertemuan pihak perusahaan masih tidak mau menyelesaikan kasus ini maka semua pekerja akan menutup perusahaan kebun mentari kulim dan akan membawa massa dari pemuda pancasila kabupaten Muratara.
“Kita akan tutup perusahaan kebun mentari kulim,” janjinya.

Hal senada ditegaskan, Abdul Aziz, SH (Pengacara 14 Pekerja). Pihaknya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan sama sekali tidak ada rasa kemanusiaan, pekerja yang bekerja ada yang 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun diberhentikan dengan melanggar ketentuan hukum berdasarkan UU NO. 13 tahun 2003.

“Seharusnya pemutusan hubungan kerja (PHK) mesti melaksanakan ketentuan pasal 156 ayat (1) s/d (4) UU No. 13 Tahun 2003,” ujarnya.

Mengenai hak pesangon, hak, uang penghargaan massa kerja dan uang penggantian hak. Ketidak hadiran pihak perusahaan dalam pertemuan di kantor desa Beringin Makmur I yang dipimpin langsung oleh kades Azhari Madian adalah bentuk kesewenangan-wenangan pihak perusahaan. “Sudah menjadi modus operandi pihak PT. Lonsum setiap kali di undangan oleh pihak pemerintah. Seharusnya itikad baik pihak pemerintahan desa dalam menyelesaikan persoalan ini agar tidak menibul gejolak harus di respon positif oleh pihak PT. Lonsum,” tuturnya.

Hingga berita naik online, belum ada konfirmasi dengan pihak Lonsum. (Agus)