oleh

Diduga Mark Up, Satu Unit KWH Rp5 Juta

-Kecamatan, Musi Rawas-2.585 Dibaca

Silampari OnlineĀ 

MUSI RAWAS- Pengadaan Kilo Watt Hour Meter (KWH) yang sering disebut sebagai meteran listrik oleh Pemerintah Desa (Pemdes), Sidodadi Kecamatan Jayaloka untuk warga miskin diduga mark up.

Informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, pada 2018 Pemdes Sidodadi melakukan pengadaan KWH dengan nominal Rp5 juta per unit. Anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp85 juta untuk rumah tangga miskin. Pengadaan KWH kembali dianggarkan pada 2020 dengan nominal Rp35 juta.

“Harga Kwh listrik untuk keluarga miskin tidak semahal itu, karena kami sudah mendatangi langsung ke kantor PLN wilayah Musi Rawas (Mura) untuk mengetahui harganya,”kata LN (35) warga Jayaloka, Kamis (18/2/2021).

Menurut ia, untuk daya 450 VA atau setara dengan empat amper seharga Rp447 ribu dan untuk daya 900 VA atau setara dengan enam amper seharga Rp869 ribu, biasanya untuk masyarakat miskin hanya dua daya itulah yang sering dipakai.

“Harga amper listrik sudah ada standarnya kecuali untuk wilayah 3T. KWH 450 ada diskonnya untuk pasang barunya di daerah 3T, kalau harga diskon bisa separuh harganya tapi belum termasuk SLO. Biasanya kalau untuk keluarga miskin makai yang 450 dan 900 VA, kalau harga untuk tahun-tahun sebelumnya tidak ada diskonnya atau pakai harga standar itulah,”terangnya.

Sementara itu, Camat Jayaloka Rizal Afrika menjelaskan, terkait adanya dugaan mark up KWH. Maka ia mempersilahkan konfirmasi langsung dengan Kadesnya, sebab mareka yang tahu tentang teknisnya.

“Hubungi kadesnya langsung,”ucap Camat singkat.

Terpisah, mantan Kades Sidodadi Eri Efendi mengakui, selama dirinya menjabat Kades, dua kali melakukan pengadaan KWH, dengan nominal Rp5 juta per unit.

“Memang benar kami melakukan pengadaan KWH untuk masyarakat miskin sebesar Rp5 juta per unit, dalam pengadaan tersebut RAP disusun oleh pendamping desa sedangkan realisasi dilaksanakan oleh KAUR,”papar Eri.

Kemudian, terkait perihal tersebut, pihaknya sudah dilaporkan ke Inspektorat namun mentah. Sebab harga tersebut sudah sesuai dengan ketentuan.

“Kami sudah diperiksa Inspektorat, tapi hal tersebut tidak ditemukan, walaupun saya sudah mantan kades, namun saya masih siap bertangung jawab atas pengadaan KWH,” pungkasnya. (Kris)