Diduga Sekolah Masih Jual Buku/LKS

Erwin Susanto Ketua PGRI Lubuklnggau

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU– Dugaan menjual buku paket atau lembar kegiatan Siswa (LKS) nampaknyka masih marak dilakukan beberapa sekolah di Kota Lubuklinggau baik tingkat SMP maupun SMA.

Muat Lebih

Ada yang menjual secara langsung di sekolah, ada juga dengan cara mewajibkan siswa untuk membeli buku/LKS di salah toko buku yang sudah ditentukan pihak sekolah.

Padahal dalam Permen No 2 Tahun 2008 Pasal 11 dengan jelas menyatakan pendidik, tenaga pendidikan, anggota komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan pemerintah daerah pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah ,dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik disatuan pendidikan yang bersangkutan atau kepada satuan pendidikan yang bersangkutan , kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli Departemen, departemen yang menangani urusan agama dan /atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

Salah satu orang tua siswa yang minta namanya diinisialkan EU kepada Harian Silampari, kemarin (9/1) menceritakan, anaknya nangis-nangis meminta uang kepadanya untuk membeli LKS. Padahal ia mengetahui kalau sekolah/guru tidak boleh menjual buku.

“Kata gurunya harus beli di toko yang sudah ditentukan, nah jadi kita ini bingung, aturan kan sudah jelas itu dilarang,”kata EU yang anaknya sekolah tingkat menengah pertama ini.

Lanjutnya, padahal di sekolah itu sudah ada buku paket, bahkan buku dari departemen pendidikan atau buku yang sudah disahkan oleh Kemendikbud.

“Sedangkan kita ketahui berdasarkan aturan nomor 2 tahun 2008, sekolah dilarang keras untuk menjual buku ke siswa. Sekolah wajib beli buku,”tegasnya.

Lanjut EU , dalam juknis BOS, mulai dari SD SMP SMA, sekian persen digunakan untuk beli buku paket yang penerbitnya disahkan oleh kementerian dan beli buku ini wajib setiap tahun.

“Beli nya pakai dana BOS, dan siswa minjam di perpustakaan, dan itulah pegangan siswa dan guru, ratusan juta beli buku itu,”ungkapnya.

Tentu apa yang dilakukan sekolah jika masih menjual buku, termasuk dalam pungutuan liar. “Saya akan mencoba untuk mengadu ke pihak terkait perihal ini, ataupun melapor ke Ombudsman,”tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau Tamri mengingatkan agar sekolah tidak melakukan perbuatan yang melawan undang-undang.

“Kita sudah menghimbau dan melarang sekolah menjual buku . Dan bagi anak, tidak wajib membeli buku di sekolah. Kalau ada paksaan dari sekolah. silahkan melaporkan ke dinas,”tegasnya.

Sementara itu Ketua PGRI Lubuklinggau Erwin Susanto ketika dimintai tanggapan mengenai adanya orang tua wali yang akan melapor ke Ombudsman atau ke Dinas Pendidikan perihal dugaan masih adanya sekolah menjual buku , ditanggapi bijak, menurut Erwin masih ada upaya lain yang dapat ditempuh,sebelum melapor ke ombudsman.

“Memang, sudah aturan yang mengatur tidak boleh guru atau sekolah menjual buku, namun tidak mesti juga setiap persoalan ditanggapi dengan cara lapor melapor, bisa diselesaikan dengan baik,”ujar Erwin.

Dalam kesempatan itu, Erwin juga mengimbau guru maupun pihak sekolah dari tingkatan SD SMP SMA jangan melakukan perbuatan yang berbenturan dengan undang-undang.

“Kalau kata undang undang jangan jual buku di sekolah, ya turuti,jangan dilanggar, karena bisa dikatakan pungli hal tersebut,”pungkasnya.(HS-02)