Dirjen Imigrasi RI Apresiasi Dukungan Bupati Bangun UKK Mura

Silampari Online, 

MUSI RAWAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar acara peresmian Unit Kerja Keimigrasian (UKK). Bahkan, dengan diresmikannya UKK ini merupakan terobosan untuk memberikan pelayanan publik dibidang keimigrasian tidak hanya untuk Mura saja. Akan tetapi, juga mampu memback up pembuatan paspor 11 daerah. Acara peresmian Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim di Komplek Agropolitan Center Muara Beliti Pemkab Mura, dihadiri Bupati Mura, H Hendra Gunawan, Wakil Bupati (Wabup) Mura, Hj Suwarti, Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr Ronny F. Sompie, SH, MH, Kakanwil Kemenhukham Provinsi Sumsel, Dr Sudirman Dehuri, kepala daerah tetangga seperti Lubuklinggau, Muratara dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Mura serta Camat dan tamu lainnya.

Muat Lebih

Bupati Mura, H Hendra Gunawan mengatakan, dirinya dan masyarakat bermimpi membangun kantor Imigrasi walaupun masih berupa Kantor Unit Keimigrasian (UKK). Apalagi, hampir setiap tahun masyarakat 11 Kabupaten membutuhkan pelayanan publik seperti jemaah umroh. Sebab, dilihat dari harga komoditi karet dan kelapa sawit mulai melonjak.

“Ini hasil karya kepada masyarakat sebagian kecil dan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik,”jelas Hendra Gunawan, saat menyampaikan sambutannya, Senin (29/1).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pembangunan UKK dianggap luar biasa. Sebab, tanpa semangat AK5 dengan waktu hanya beberapa bulan untuk fisik dan seluruhnya bisa rampung dan tentunya semua berkat bimbingan Dirjen Imigrasi dan Kanwil Kemenhukham Provinsi Sumsel. “Kita harus bersinergi untuk membangun bukan sebaliknya. Sebab, dengan semangat bersama-sama dan gotong royong bisa walau status sebagai daerah tertinggal. Akan tetapi, dengan UKK Kabupaten Mura bercita-cita masuk ke tingkat Internasional,”terangnya.

Menurutnya, walaupun saat ini baru bentuk UKK dan Kabupaten Muara Enim sudah Kelas II. Namun harapan Kabupaten Mura bisa menjadi Kelas I. Karena dilihat dari geografis bersebelahan dengan Kabupaten/Kota lainnya dan dilihat penanaman modal asing (PMA) cukup tinggi.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi Direktorat Imigrasi Republik Indonesia, Dr Ronny F Sompie SH MH mengapresiasi dan merasa bangga dengan kepemimpinan Bupati dan Wabup Mura telah berupaya menyambut dan berinisiasi membangun sebuah Kantor Imigrasi yang dimulai dari UKK. Bahkan, ini merupakan pemikiran ke depan untuk meningkatkan pelayanan prima di masyarakat bidang keimigrasian dan semua tidak tercapai jika Pemkab setempat tidak memberikan apresiasi. “Jika dilihat dari sisi strategisnya, geografis dan demografis UKK Kabupaten Mura mampu melayani 11 Kabupaten/Kota sekitar. Seperti Kabupaten Mura sendiri, Kota Lubuklinggau, Muratara, Empat Lawang, Musi Banyuasin (Muba) dan Kota Pagaralam. Lalu, bersampingan dengan Provinsi Bengkulu bisa melayani Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang. Kemudian, Provinsi Jambi bisa melayani masyarakat Surolangun, Bangko dan Kepahiang,”papar Dr Ronny F Sompie.

Selain itu, adanya UKK di Kabupaten Mura tidak hanya bagi masyarakat berangkat luar negeri untuk paspor. Tetapi, melayani warga negara asing (WNA) apakah wisatawan asing ataupun calon investor dan bekerja di Kabupaten Mura. Sehingga, ada bisa dikeluatkan visa dan izin tinggal terbatas. Bahkan, bisa izin tinggal tetap sesuai kebutuhan. “Melalui pengkajian dan survei sepanjang tahun 2018 untuk UKK Kabupaten Mura. Mudah-mudahan bisa ditingkatkam sebagai Kantor Imigrasi. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Muara Enim dilihat sisi letak strategisnya, geografis dan demografi. Kabupaten Mura bisa lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Muara Enim. Survei bersama nantinya penting untuk peningkatan status UKK di Kabupaten Mura,”ungkapnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Mura, Adi Winata mengakui dengan adanya UKK tentu akan semakin banyak tamu luar daerah khususnya yang akan mendapatkan pelayanan pengurusan paspor. Sehingga, dengan kondisi tersebut tentu juga akan membuat semakin padat arus transportasi. “Bila arus transportasi padat tentu perlu peningkatan sarana prasarana seperti rambu-rambu lalu lintas. Sehingga, tamu dari luar daerah dapat dengan mudah menuju Ibu Kota mura di Muara Beliti Agropolitan Center. Termasuk juga akses moda transportasi massa yang terintegrasi,”pungkasnya. (HS-02)