Diskominfo Daftarkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : KOMINFO</div></small> Penyerahan sertifikat oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Diskominfo Lubuklinggau, Erwin Armedi

Silampari Online,

PEMERINTAH Kota Lubuklinggau melaksanakan bersama Pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Diskominfo Lubuklinggau melaksanakan pertemuan membahas mengenai pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non PNS diwilayah kerja Lubuklinggau. Hadir Sekda, H A Rahman Sani, Kadiskominfo, Erwin Armeidi dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lubuklinggau, Agus Theodorus PM.

Muat Lebih

Audiensi ini juga sekaligus pemberian kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis bagi pegawai honorer Diskominfo Lubuklinggau sebagai percontohan bagi Dinas lain untuk menerapkan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, seluruh perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawan atau Buruh Harian Lepas (BHL), maupun tenaga kontrak sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tanpa ada pengecualian.

“Untuk saat ini, PHL Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau sudah masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan, sekarang Diskominfo yang bisa menjadi contoh bagi instansi lain untuk segera mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 560 /103/Disnaker/III/2019 tentang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Lubuklinggau,” ungkap Kepala Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lubuklinggau, Agus Theodorus.

Agus menjelaskan untuk perhitungan iuran Pemberi Kerja: a. JKK : 0.24% – 1.74 % (sesuai dengan rate kecelakaan kerja berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) b. JK : 0.3% c. JHT : 3.7% d. JP : 2%. BPJS ini aktif selama jam kerja, apabila terjadi kecelakaan kerja maka seluruh biaya perawatan ditanggung dengan fasilitas kesehatan kelas I.

“Harapan kami seluruh instansi baik pemerintahan maupun swasta dapat segera mendaftarkan pegawainya di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Agus.(HS-01/Rls)