oleh

Disnakertrans Buka Posko Pengaduan THR

Silampari Online 

MUSI RAWAS-  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura)  membuka Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mura Kompleks Perkantoran Pemkab Mura Jalan Sulaiman Amin, Desa Muara Beliti Baru, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Mura, H Mefta Joni melalui Kepala Seksi (Kasi) Syarat Kerja dan Jamsos, Linda mengatakan bahwa Pemkab Mura sudah membuka Posko THR Keagamaan 2021.

“Posko ini dibuat untuk melayani informasi, konsultasi, maupun pengaduan terkait teknis pembayaran THR perusahaan kepada pekerja,”jelas Linda.

Dikatakannya, dari data yang ada di Disnakertran Mura perusahaan swasta yang ada di Mura sudah mulai melakukan pembayaran THR kepada para pekerjanya dan sampai saat belum ada pengaduan tentang THR yang masuk, kemungkinan H-7 mendatang sesuai aturan pusat perihal pelaksanaan pembayaran THR.

Menurutnya, posko ini berfungsi menampung aspirasi buruh jika nanti ada perusahaan yang melanggar Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2021 bagi pekerja/buruh. Nur Hidayah mengatakan dalam surat edaran yang telah diterimanya itu disebutkan pembayaran THR buruh dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, tetapi terdapat pengecualian bagi perusahaan terdampak Covid-19.

Dia menjelaskan skema pembayaran THR juga dilakukan secara penuh dengan batas maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya. Namun, jika ada perusahaan yang keberatan membayar penuh karena kondisi keuangan, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap dengan catatan ada kesepakatan dengan pekerja.

“Perusahaan di sini harus terbuka saya rasa. Kalau tidak mampu harus dibuktikan dan kalau ingin membayarkan bertahap, diperbolehkan asal ada kesepakatan dengan pekerja,”terangnya.

Kemudian, Pemerintah Kabupaten akan membantu mencari solusi dengan membuka dialog antara pengusaha dan pekerja guna mencari titik kesepakatan pembayaran THR khususnya bagi perusahaan terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah daerah juga akan meminta perusahaan untuk membuktikan ketidakmampuan membayar THR kepada buruh tepat waktu.

“Kami hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi buruh agar benar-benar menerima hak untuk mendapatkan THR Keagamaan sesuai ketentuan,”kata dia.

Terlepas dari itung, bagi buruh yang memiliki permasalahan terkait dengan permasalahan THR bisa datang langsung ke Posko THR Disnakertrans agar nantinya difasilitasi persoalan yang dialami buruh dan perusahaan. (Musyanto)