DPD Dinilai Kurang Favorit

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU– Tampaknya Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di pemilu tahun 2019 ini, tidak menjadi perhatian besar bagi para pemilih. Hal itu didasari, masih banyaknya masyarakat yang kurang begitu tahu tentang tugas dan fungsi lembaga satu ini.

Muat Lebih

Mengenai hal ini,pengamat politik Eka Rahman mengatakan, DPD memang tidak seperti DPR/MPR, sosialisasi tentang integritas dan fungsi DPD di masyarakat memang belum begitu massive. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang institusi DPD sebagai bagian dari sistem bikameral (dua kamar) dalam parlemen Indonesia belum begitu optimal.

Mungkin hal itu dilatari oleh beberapa faktor antara lain. Kebaruan institusi DPD yang baru ada dalam pemilu pasca sistem reformasi, sehingga keberadaannya belum begitu di pahami/dikenal sampai di tingkat grass roots yang terbatas akses informasi.

Kemudian sebagai sebuah lembaga, DPD hanya ada di pusat-meski anggotanya perwakilan dari setiap provinsi sebanyak 4 orang, sehingga di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) keberadaan belum di pahami.

“Berbeda dengan DPR, meski di tingkat pusat, namun di daerah pun ada lembaga sejenis sehingga masyarakat familiar terhadap keberadaan dan fungsi lembaga tersebut,”terang Eka.

Faktor lainnya, Jumlah anggota DPD secara kuantitas tidak sebanding dengan anggota DPR, DPRD Prov, Kab/Kota. Sehingga wajar jika kemudian daya jangkau sosialisasi maupun jemput aspirasi/jaring asmara (jaring aspirasi masyarakat) juga terbatas.

Meskipun begitu, jika alasan-alasan ini dijadikan argumentasi untuk mempreduksi rendahnya tingkat partisipasi pemilih khususnya surat suara DPD, Eka pikir tidak tepat. Karena pada saat pileg/pilpres serentak April 2019 nanti pemilih akan menerima 5 jenis surat suara yaitu surat suara pilpres, surat suara DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota.

Kecenderungan teknis bagi pemilih terdaftar mayoritas akan mencoblos semua, karena kalaupun akan Golput pemilih pasti tidak akan datang ke TPS memberikan suaranya.

“Mungkin saja ada beberapa pemilih cerdas, yang bisa memilah akan mencoblos surat suara tertentu dan akan Golput pada surat suara lainnya. Tetapi mayoritas pemilih akan memberikan suara ke 5 jenis surat suara itu terlepas sah atau tidak Sah,”terangnya.

Masih kata Eka, statemen sebagian pemilih yang akan abstain pada calon DPD, dia pikir dibaca sebagai respons pemilih atas terbatasnya akses komunikasi 2 arah antara pemilih dan caleg DPD menjelang pemilu, sehingga pemilih memanifestasikan bentuk kekecewaan atas terbatasnya info soal caleg DPD sebagaimana disinyalir.

“Pada sisi lain, dalam kerangka analisis pemilu yang transaksional, bisa saja statement itu merupakan pancingan (stimulus) agar para calon DPD lebih intens lagi secara maksimal berkomunikasi kepada pemilih. Terlepas bahwa kemudian ada tuntutan serta komitmen tertentu dari pemilih atas suara yang di berikan,”terangnya.

Sementara itu pengamat politik lainnya M Fadillah Harnawansyah mengatakan Memang tingkat partisipasi pemilih sangat berkolerasi dengan tingginya sosialisasi dari para caleg DPD RI. Mengingat peran dan fungsi DPD RI yang masih sangat minim.

“Terutama kinerja mereka yang dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga hal ini membentuk image bahwa ketika anggota DPD RI tidak dapat menunjukkan kinerja mereka maka masyarakat tidak terlalu memahami fungsi mereka,”jelas Fadil.

Oleh karenanya, anggota DPD RI harus mampu memberikan sosialisasi dan kinerja mereka secara nyata jika mendapatkan amanah.

Menurut Fadil,memang persepsi masyarakat saat ini tidak terlalu semangat untuk mengusung DPD RI. Dan terkesan sosialisasi mereka pada masa kampanye ini tidak terlalu terasa keberadaannya.

“Kita hanya dapat berharap DPD RI memang dapat memenuhi fungsi dan tugasnya selaku utusan atau perwakilan daerah provinsi dalam memperjuangkan anggaran dan program daerah yang strategis demi percepatan kemajuan dan kesejahteraan daerah pada umumnya dan masyarakat daerah Sumatera Selatan khususnya,”pungkasnya.(HS-02)