DPR Tunda Pengesahan RUU KUHP dan RUU Pas

Silampari Online

JAKARTA-Tuntutan para mahasiswa yang melakuan aksi unjuk rasa dituruti DPR. Dalam sidang paripurna Selasa siang (24/9) DPR memutuskan menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Permasyarakat (PAS).
“Untuk menurunkan tensi dan memenuhi keinginan aspirasi publik dan usulan presiden, maka dua UU (RKUHP dan revisi UU Pas) sudah diputuskan ditunda. Penundaan itu juga harus sejalan dengan tata cara dan prosedur yang ada di parlemen. Seluruh fraksi-fraksi memahami tuntutan mahasiswa dan keinginan presiden, maka kita tunda,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam konferensi pers, di Gedung DPR, Jakarta.
Bamsoet, sapaan Bambang, berharap, para mahasiswa bisa memahami bahwa DPR juga mendengar aspirasi. “Kami menunda tidak saja atas usul pemerintah tapi juga atas aspirasi dari adik-adik mahasiswa,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga membantah isu bahwa DPR akan mengesahkan RUU Pertanahan. Sebab, pembahasan RUU tersebut belum selesai.
“Kami mendengar (isu) bahwa RUU Pertanahan akan disahkan. Ini masih jauh dari permainan. Jadi tidak benar itu,” tegas Bamsoet. Dia juga membantah kabar bahwa dalam RUU Pas ada aturan yang membolehkan napi cuti. “Napi bisa cuti dan jalan-jalan di mal itu tidak benar,” sambungnya.
* Massa Mahasiswa dan Aparat Bentrok 
Setelah sempat dihalau aparat keamanan, massa mahasiswa kembali mendekati gedung DPR/ MPR RI untuk menlanjutkan aksi mereka menolak sejumlah revisi undang-undang. Namun, mahasiswa kembali dihalau petugas.
Bahkan kali ini, penghalauan ikut dilakukan oleh petugas TNI dari Kodam Jaya. Terlihat aparat Kepolisian kembali menembakan gas air mata ke arah mahasiswa yang saat ini tertahan di depan Restoran Pulau Dua, Taman Ria Senaya, Gatot Subroto.
Sekitar pukul 19.43 WIB, polisi mulai bergerak dan mengepung mahasiswa dari dua sisi. Pertama dari arah depan Hotel Mulia dan kedua dari arah fly over Semanggi.
Massa terus membakar benda yang ada di sekitar, beberapa juga masuk ke dalam area Gelora Bung Karno.
Ratusan mahasiswa terlihat berada di area GBK untuk beristirahat. Bagi yang terkena gas air mata, ambulans dan tim medis disediakan di sekitar Senayan.
Petugas yang menembakan gas air mata juga terlihat mundur. Angin yang mengarah ke petugas membuat mereka juga terkena dampak dari pedihnya gas air mata.
Terlihat juga kendaraan penghalau massa seperti Barakuda dan Water Cannon terus melakukan penghalauan terhadap massa. Dari pantauan, massa masih meneriakan tuntutan agar revisi sejumlah undang-undang tidak dilanjutkan. Terutama mengenai UU KPK yang sudah sempat disahkan.
*Puluhan Dilaporkan Luka dan Tiga Mahasiswa Kritis 
Sementara kericuhan yang terjadi saat ribuan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Selatan di Palembang, Selasa, 24 September 2019, ternyata tidak hanya mengakibatkan puluhan mahasiswa luka-luka.
Setidaknya, bentrokan antara aparat Kepolisian yang mengamankan jalannya aksi mengakibatkan tiga mahasiswa terluka serius. Bahkan, tiga mahasiswa yang dilarikan ke rumah sakit tersebut dalam kondisi kritis.
Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya, Ni’matul Hakiki mengatakan, bentrokan itu dipicu ketika mobil komando hendak bergeser ke depan pagar halaman DPRD Sumatera Selatan. Namun, ditolak oleh polisi bahkan sopir mobil komando diintimidasi. 
Sementara tiga rekannya yang kini kritis dirawat di Rumah Sakit RK Charitas serta Rumah Sakit Muhammad Hoesin. Namun, ia belum mengetahui pasti ketiga rekannya tersebut mengalami luka apa. 
“Yang saya dapatkan laporan, mereka bertiga kritis, terkena lemparan batu atau apa saya belum tahu. Nama-nama juga belum tahu,” ujarnya. 
Bentrokan antara mahasiswa dan polisi membuat batu serta kayu yang ada di lokasi berterbangan. Kendaraan meriam air (water canon) serta gas air mata pun terpaksa ditembakan oleh polisi untuk membubarkan massa.
Bahkan, sebagian massa yang ikut demo sempat masuk ke dalam Palembang Icon Mall saat dikejar oleh polisi karena diduga merupakan dalang kerusuhan.
Sebelumnya, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Parlemen untuk menyuarakan menolak revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan DPR RI, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanian. Termasuk kriminalisasi terhadap aktivitis di berbagai sektor dan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani isu lingkungan.