DPRD LubukLinggau Digugat

SILAMPARI ONLINE

LUBUKLINGGAU
Polemik atas PAW Hj. Yeni Risnawati, SH sebagai anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus bergulir.

Atas pelaksanan PAW yang di paripurnakan tanggal 18 Februari 2019 tersebut kini di gugat ke Pengadilan Negeri LubukLinggau, gugatan tersebut dengan Nomer Register 21/Pdt.G/2019/PN.LLG tertanggal 3 September 2019.

“Klien kami menggugat karena dirugikan baik secara Materil maupun Immateril. Paripurna PAW pada tanggal 18 Februari “TELAH MENDAHULUI PROSES HUKUM YANG SEBENARNYA”. Klien kami baik secara lisan maupun surat telah memyampaikan kepada pimpinan DPRD bahwa Proses hukum di Mahkamah Partai masih berlangsung dengan Register 11/MP-DPP-PPP tertanggal 2 Februari 2018 tetapi sama sekali tidak di Gubris untuk penundaan PAW,” kata tim advokad Abdul Aziz, SH, Amirul Mukminin, SH, Franz Adios K, SH kepada Silampari Online.

Kemudian putusan Mahkamah Partai No: 11/MP-DPP-PPP tertanggal 27 Maret 2019 di menangkan klien kami, atas dasar itulah kita menggugat DPRD Kota Lubuklinggau.

“Kita melihat Ada unsur kesengajaan Pimpinan DPRD tidak tunduk dan patut terhadap putusan Pengadilan Negeri No: 29/Pdt.G/2017/PN.LLG yang pada intinya Mengembalikan KeMahkamah Partai,” ucap Abdul Aziz.

Secara prosedur kita melihat terlalu di paksakan, Banmus pukul 10.00 pada tanggal 18 Februari 2019, Dan pukul 13.30 pada hari yang sama dilakukan Sidang Istimewa PAW terhadap Hj. Yeni Risnawati, SH.

Sebagai Warga Negara yang baik, atas hal tersebut kami Gugat Kepengadilan untuk melindungi hak-hak warga negara atas peristiwa-peristiwa yang telah merampas hak Klien kami yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. (SO-01)